Setiap tahunnya, ICW melakukan pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA). Pemantauan ini dilakukan setidaknya sejak tahun 2005, dan bertujuan untuk menghimpun beragam kategori informasi yang relevan bagi warga dan penegak hukum.
Setiap tahunnya, ICW melakukan pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA). Pemantauan ini dilakukan setidaknya sejak tahun 2005, dan bertujuan untuk menghimpun beragam kategori informasi yang relevan bagi warga dan penegak hukum.
Pada hari Rabu, 24 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah membacakan surat dakwaan untuk terdakwa perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial, Harry Van Sidabukke. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan peran dari terdakwa selaku pihak swasta yang memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar mendapatkan bagian dari proyek bansos tersebut.
REVISI PP SDM BERPOTENSI ANCAM INDEPENDENSI KPK
Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas jaksa yang bekerja di KPK.
