Pada hari Kamis (3/10), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk "Bayang-Bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024–2029." Dalam diskusi daring tersebut, ICW menyampaikan hasil penelusuran cepat/ pendahuluan 580 anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024. Salah satu hasil temuannya, sedikitnya 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024–2029 memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis.

Dalam laporan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri bisnis-bisnis industri ekstraktif dan energi terbarukan para individu atau kelompok yang memiliki keterhubungan dengan pasangan calon Prabowo-Gibran. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah dua industri tersebut memiliki hubungan dengan gelaran pemilu. Dengan mengungkap hubungan tersebut, maka penelusuran lebih jauh dapat dilakukan. Misalnya, seberapa besar kontribusi para pebisnis terhadap kampanye pemilu, atau bagaimana bisnis mereka berkembang saat Prabowo-Gibran memegang kuasa pemerintahan.

Pada pergelaran Pemilu 2024 khusus Pemilihan legislatif (Pileg), para calon legislatif (Caleg) yang bertanding di Provinsi Bali diwarnai oleh calon yang berasal dari keluarga bupati/walikota se-Bali. Penulis mendata setidaknya ada enam caleg yang berasal dari keluarga bupati/walikota yang berada di lima dari sembilan kabupaten/kota di Bali. Para bupati/walikota ini merupakan pejabat publik yang aktif menjabat sampai periode 2024, kecuali Bupati Gianyar yang aktif sampai Oktober 2023.

Politiae legius non leges politii adoptandae. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Begitu adagium hukum mengungkapkannya. Fakta tak demikian, determinasi dan keangkuhan politik mengamputasi ketajian hukum belakangan ini. Keindahan dalil-dalil, teori hukum yang ideal dan kalimat heroisme yang dipelajari di ruang-ruang kelas fakultas hukum tak menyentuh ruang praksis yang telah lama tereduksi oleh gelagat oportunisme politik.

Pemilu 2024. Bagi pelajar, terutama kelas dua belas menggunakan hak pilih merupakan pengalaman pertama mereka mencoblos. Sayangnya, pemilu yang seharusnya diselenggarakan dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia diwarnai politik uang. Politik uang menghancurkan harapan, peserta didik menjadi warga negara yang menggunakan hak pilih dengan cerdas.

Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung, ada banyak persoalan yang muncul dan jadi perbincangan publik. Sejumlah kejanggalan yang terjadi tidak hanya saat masa kampanye, pemilihan hingga pengumuman pemenang, tapi juga jauh sebelum itu. Merespon hal ini, ICW coba mengulas sekelumit persoalan Pemilu 2024 dengan lebih ringan lewat podcast Di Atas Meja dengan tajuk, “Pemilu 2024 28 Agak Laen!” bersama Inaya Wahid yang tayang di YouTube pada Sabtu, 16 Maret 2024.

Persamuhan di Istana Negara bersama enam ketua umum partai politik (parpol) itu seperti sengaja dan tanpa rasa malu dipertontonkan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Bukannya membantah, Presiden justru mengakui bahwa pertemuan tersebut memang membincangkan mengenai pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang.

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Negara. Sepintas merujuk pada pernyataan sejumlah pihak memang tidak ada secara spesifik yang menyebutkan pertemuan itu membahas mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mendatang. Namun, bagi ICW sikap Presiden tersebut tetap tak etis dan disinyalir akan menimbulkan dugaan konflik kepentingan.