Artikel ini bertolak dari aksioma bahwa korupsi selalu merupakan praktik yang melibatkan ragam jaringan aktor, dengan variasi strategi yang selalu berubah-ubah serta berdampak multidimensi. Khusus dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), perilaku koruptif sulit diberantas bukan sekadar karena belum optimalnya manajemen tata kelola (good governance), melainkan karena ia berakar dalam ekonomi politik.
Polri menolak membuka informasi mengenai kontrak pembelian gas air mata yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Trend Asia dan KontraS pada 11 September 2023 lalu. Alasannya, Polri menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Ketetapan Klasifikasi Informasi Nomor: PEN-50/XII/2011/Humas tanggal 19 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Data dan Informasi yang Dikecualikan dari Sarpras dan Korlantas Polri.
Kami, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, telah melakukan pertemuan dalam Forum Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik pada Selasa, 22 Agustus 2023. Forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik mengakomodasi nilai-nilai yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan antikorupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyelenggarakan Sekolah Anti Korupsi untuk Pemuda 2023 (SAKTI Pemuda 2023). Pada penyelenggaraan SAKTI kali ini, peserta akan diberikan materi pelatihan yang akan berguna dalam melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan target peserta sebanyak 20 orang dari kalangan pemuda dengan rentang usia 18 – 25 tahun, yang berdomisili atau berkuliah di kampus yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah setidaknya mengalokasikan Rp1.027,1 Triliun untuk belanja pengadaan barang/ jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan rata-rata jumlah paket pengadaan periode Tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD.
Setelah melalui proses pendaftaran sejak tanggal 7 hingga 22 Agustus 2021 yang lalu, telah ada 41 tim dari seluruh Indonesia yang mendaftar sebagai peserta Lomba Monithon 2021 dengan melibatkan 148 anggota yang terdiri dari 69 perempuan dan 79 laki-laki.
Apakah di sekitar wilayah kamu terdapat jalan yang baru dibangun? Apakah jembatan menuju ke sekolahmu sudah diperbaiki? Apakah Pemerintah Daerah kamu sudah membangun fasilitas publik? Untuk mencari tahu, mari kita #PantauDataPengadaan!
Indonesia Corruption Watch bekerja sama dengan Transparency International Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan didukung oleh Open Contracting Partnership menyelenggarakan perlombaan dengan konsep Monitoring Maraton.
Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ICW bekerjasama dengan LKPP menyelenggarakan kompetisi pembuatan karya visual antikorupsi dengan tema “Potensi Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa”
Kami mengajak semua masyarakat khususnya anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye antikorupsi melalui karya visual.
Kompetisi karya visual ini bisa dalam bentuk infografis, komik, karikatur, atau poster.
Para pemenang akan mendapatkan hadiah:
Juara 1 hadiah Rp 1.000.000
Juara 2 hadiah Rp 800.000
Juara 3 hadiah Rp 700.000
