Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan Kemenkeu atas putusan Komisi Informasi No. 016/VII/-KIP-PS/2020 yang memenangkan ICW. Dalam putusan tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa hasil audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan BPKP atas permintaan Kemenkeu merupakan informasi publik.

Langkah Kemenkeu ini patut dilihat sebagai komitmen buruk pemerintah atas penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel kepada publik. JKN adalah program strategis. Baik atau buruk penyelenggaraannya akan berdampak langsung kepada masyarakat. Atas nama kepentingan publik, hasil audit yang memuat persoalan JKN dan arah pembenahannya penting dibuka kepada publik!