25 Februari 2009 ICW menggelar diskusi terkait penyampaian hasil riset ICW tentang pelayanan kesehatan. Berikut adalah press release terkait riset tersebut.

Press Release
JAMKESMAS: Hak Sehat Warga Miskin Masih Terabaikan

Indonesia Corruption Watch telah merampungkan riset Citizen reort Card (CRC) yang berfokus pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). CRC ini dilakukan di empat kota, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dengan populasi sejumlah 579.192 peserta jamkesmas terdaftar di PT. Askes, didapat 868 responden secara acak.

Dari riset ini ditemukan beberapa permasalahan:
Pertama, data peserta Jamkesmas masih belum akurat. Dari 868 responden terdaftar yang dipilih secara acak dijumpai 12,4 persen tidak memiliki kartu. Ada pula 3 % meninggal dunia, pindah alamat 3,1 %, nama tidak dikenal 9,9 persen serta 22,1% responden tidak dapat diverifikasi. Temuan ini jelas menunjukkan tidak adanya updating data dari pemerintah daerah. Seharusnya kuota peserta yang telah meninggal atau pindah alamat bisa dipindahalihkan kepada masyarakat miskin lainnya yang membutuhkan.

Kedua, Sosialisasi yang belum optimal juga menjadi masalah. 25,8 persen dari responden tidak mengetahui apa itu jamkemas. Hal ini berimbas pada pengetahuan responden tentang manfaat dari jamkesmas. Rata-rata 80% responden tidak tahu manfaat dari kartu jamkesmas. Informasi yang diperoleh sebagian besar (42,6%) dari ketua RT/RW yang mana informasi tersebut sering tidak menyeluruh. Hanya 3% dari responden yang menjadikan TV dan Koran sebagai suber informasi Jamkesmas. Hal ini menunjukkan kampanye besar-besaran oleh Menteri Kesehatan melalui media elektronik dan cetak (TV dan Koran) belum efektif.

Ketiga, Adanya pungutan dalam mendapatkan kartu. Untuk mendapatkan kartu, peserta masih dipungut biaya (7,5%). Rata-rata pungutan sebesar Rp 10.000. Aktor penarik pungutan ini 44,6% adalah ketua RT/RW. Alasan klasik adalah sebagai pengganti biaya transportasi atau sekedar sumbangan sukarela. Bisa dibayangkan jika setiap kota di Indonesia ada hal semacam ini untuk mendapatkan kartu jamkesmas.

Keempat, masih adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat. Dari hasil riset ini diketahui bahwa 23 persen responden tidak menggunakan kartu ketika berobat. Adapun alasan mengapa tidak menggunakan kartu ialah tidak tahu jika dengan kartu itu, pengobatan di RS dan puskesmas gratis, takut ditolak RS/puskesmas, administrasi akan dipersulit, mendapatkan pelayanan yang buruk. Ada pula yang masih bisa menanggung biaya sendiri dan malas membawa kartu. Dan dilapangan ternyata 25,7% responden tidak tahu bahwa kartu jamkesmas dapat digunakan untuk berobat gratis di RS dan puskesmas.

Kelima, masih ada pasien jamkesmas yang mengeluarkan biaya. Biaya periksa mencapai Rp 627.000. biaya berobat Rp 391 rb, biaya pendaftaran Rp 172 rb, dan biaya lainnya Rp 184 rb. Dari temuan ini, janji pemerintah (Departemen kesehatan) untuk menjamin (gratis) kesehatan bagi masyarakat miskin tidak terpenuhi.

Keenam, kualitas pelayanan pasien jamkesmas masih buruk. Adanya antrian panjang pendaftaran, sempitnya ruang tunggu, rumitnya administrasi dan lamanya menunggu dokter menjadi hambatan pelayanan jamkesmas. Masih adanya penolakan dari pihak RS juga merupakan cermin kegagalan dari progam jamkesmas.

ICW menuntut adanya perbaikan oleh Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, Rumah sakit dan puskesmas hendaknya ditingkatkan. Adanya penolakan terhadap pasien jamkesmas merupakan sinyal kegagalan. Begitupula agar segera kembali kepada amanat konstitusi untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No 40/2004), agar jaminan kesehatan terlaksana menyeluruh dan terpadu.

Jakarta, 25 Februari 2009

Indonesia Corruption Watch
Febri Hendri (Peneliti ICW: 087877681261)
Ratna Kusuma (Peneliti ICW : 081390294533)
Ade Irawan ( Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik : 085218742461