Kasus indikasi suap Pinangki oleh Djoko Tjandra kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah mungkin Kejaksaan Agung dapat bertindak professional dan bersikap independent dalam mengusut kasus tersebut? Apakah tidak ada potensi konflik kepentingan karena adanya indikasi keterlibatan elit jaksa di Kejaksaan Agung? Kajian ini hendak menilai penanganan korupsi, khususnya perkara Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki yang terseret dalam pusaran skandal dugaan suap oleh Doko Tjandra yang ditangani oleh Kejaksaan dari aspek profesionalisme dan independensi.

Mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.