20 Maret 2023 bertempat di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Sikola Mombine dan Universitas Muhammadiyah Palu menggelar diskusi publik bertajuk “Peran Generasi Muda Mengawal Penanganan Pasca Bencana di Kota Palu”. Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) perempuan ICW yang diselenggarakan di Kota Palu pada 13-17 Desember 2022 lalu. Pasca SAKTI, peserta melakukan rencana aksi pengawalan penanganan bencana di Kota Palu.

Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Abdul Hafid Dg Masila, peserta SAKTI perempuan ICW Nur Mentari Aprilia, dan peneliti ICW Dewi Anggraeni. Dalam diskusi ini dibahas peran pemerintah Kota Palu dalam penanganan pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 2018. Pemerintah diketahui membangun berbagai fasilitas fisik untuk kebutuhan prioritas warga, termasuk membangun hunian tetap di Kelurahan Balaroa.  Berawal dari hunian sementara (huntara), pada 2019 warga mendesak untuk dipindahkan ke hunian tetap (huntap) Balaroa. Kondisi mendesak tersebut yang membuat pemerintah abai dalam menyediakan fasilitas air bersih. 

Dewi Anggraeni menyampaikan temuannya terkait data pengadaan penanganan pasca bencana di Kota Palu. Ia menyebut bahwa pemerintah diketahui merencanakan dua pengadaan untuk penanganan pasca bencana di wilayah barat. Meski tidak menyebutkan secara spesifik terkait penyediaan air dan lokasi pengadaan, Kelurahan Balaroa termasuk berada di wilayah barat. Total pagu anggaran dalam rencana pengadaan penanganan pasca bencana di wilayah barat sebesar Rp 4,9 miliar untuk tahun 2019-2020. Sayangnya, dalam realisasi pengadaan yang diumumkan LPSE Kota Palu hanya ditemukan 1 pengadaan penanganan pasca bencana wilayah barat sebesar Rp 3,9 miliar untuk tahun 2019. 

Menjadi pertanyaan, apakah memang terdapat satu rencana pengadaan yang tidak direalisasikan, atau semua rencana pengadaan terealisasi tetapi tidak diinformasikan? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab perwakilan pemkot karena fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan kebutuhan tanggap darurat, bahkan jika berbicara terkait hunian maka hanya sampai tahap penyediaan huntara. “BPBD tidak melakukan pengadaan karena fungsinya koordinasi, tapi kami akan bantu untuk mengkomunikasikan kepada pihak terkait untuk segera menyediakan air untuk rumah-rumah di Huntap Balaroa”, tanggapan Presly Tampubolon.

Nur Mentari Aprilia, biasa dipanggil Tari, menambahkan bahwa warga sudah tidak bisa lagi menunggu. “Sudah tiga tahun warga bersabar menunggu bantuan pemerintah terkait penyediaan air bersih di Huntap Balaroa”, imbuhnya. Tari menyampaikan bahwa warga berharap dalam masa puasa tersedia air bersih atau pemerintah dapat membantu menyediakan air bersih melalui mobil tangki air.

Abdul Hafid dalam kapasitasnya sebagai organisasi di luar pemerintah yang membantu penanganan pasca bencana dalam naungan Muhammadiyah, mengatakan bahwa hampir di semua huntap memiliki masalah terkait air. “Tidak ada air sejak 2019 hingga 2023 merupakan kesabaran yang luar biasa. Air adalah kehidupan, dan kita tidak bisa menafikan itu. Semoga masalah ini segera teratasi.”

Saat penutup, Tari meminta kepada Presly Tampubolon untuk dapat dibantu menyelesaikan masalah air di Huntap Balaroa. Memang warga sudah melakukan swadaya hingga ke desa di Sigi untuk menerima air ‘buangan’ dengan membayar Rp 20-40 ribu setiap bulan. Tapi kalau pipa rusak atau air tidak keluar, warga harus jalan menanjak 4 km untuk memperbaikinya.***