Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra mengkritik usulan kenaikan anggaran DPR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 yang mencapai Rp 210,5 miliar atau 10,7 persen dari pagu anggaran DPR dalam APBN 2010. Item usulan itu dinilai kurang tepat dan membebani keuangan negara.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (12/4), mengungkapkan, dalam item usulan kenaikan itu, antara lain, memuat anggaran pembangunan rumah aspirasi di 77 daerah pemilihan senilai Rp 78,9 miliar, penambahan tenaga ahli DPR untuk 545 anggota senilai Rp 49 miliar, serta asuransi kesehatan anggota DPR dan keluarganya senilai Rp 10 miliar.

Usulan pembangunan rumah aspirasi tersebut, menurut Uchok, tidak layak karena proses penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan bisa dilakukan anggota DPR dengan menggunakan infrastruktur DPD dan DPC partai. Hal ini berbeda halnya dengan DPD yang memang tidak memiliki infrastruktur penunjang.

Untuk asuransi kesehatan, yang saat ini dengan anggaran Rp 27,2 miliar untuk pelayanan sekelas very important person (VIP), juga dinilai sudah memadai. Penambahan anggaran itu hanya bertujuan untuk menaikkan kelas pelayanan menjadi very very important person (VVIP).

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis yang dimintai tanggapan atas kritik itu mengatakan, sepengetahuannya, usulan kenaikan anggaran bagi DPR hanya Rp 133 miliar. Meski demikian, kritik tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan anggaran yang dijadwalkan selesai pada 28 April mendatang.

”Kalau mau membandingkan asuransi kesehatan DPR itu layaknya dibandingkan dengan siapa? Saya tidak mengatakan layak, lebih, atau kurang, tetapi perli dipertimbangkan komparasinya,” kata Harry. (why)
Sumber: Kompas, 13 April 2010