Seharusnya tidak memakai uang negara.

Lembaga pemerhati keuangan negara, Indonesia Budget Center (IBC), mengkritik pemeriksaan kesehatan calon menteri yang menggunakan uang negara. Koordinator Divisi Hukum dan Politik Anggaran IBC, Roy Salam, mengatakan bahwa para calon itu belum menjadi pejabat negara sehingga tak berhak menggunakan fasilitas negara. “Belum menjadi menteri saja sudah memboroskan uang negara,” kata Roy di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa membedakan posisinya sebagai presiden dan sebagai presiden terpilih. Seleksi calon menteri, kata Roy, merupakan kebijakan Yudhoyono sebagai presiden terpilih, bukan sebagai presiden. “Saya tak yakin andai Megawati atau Jusuf Kalla yang jadi presiden terpilih, tes kesehatan juga dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Brigadir Jenderal Supriyantoro, mengatakan pemeriksaan itu dibiayai oleh Sekretariat Negara. Ia mengaku belum mengetahui dana yang dibutuhkan. “Nantinya kami reimburse,” katanya. Ketentuan itu, Supriyantoro melanjutkan, tertuang dalam Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2009.

Roy Salam menilai keputusan presiden itu mengada-ada dan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Seharusnya pengadaan jasa di atas Rp 50 juta dilakukan melalui tender. “Pemeriksaan 34 calon menteri dengan menggunakan jasa 29 dokter spesialis tentu di atas Rp 50 juta,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan calon menteri, kata Roy, berbeda dengan pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden. Pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, dana pemeriksaan bisa diambil dari anggaran negara.

Roy menilai calon menteri ini sama dengan calon anggota DPR dalam pemilihan legislator. Seharusnya, Yudhoyono memerintahkan calon menteri menjalani pemeriksaan kesehatan dengan biaya sendiri. “Saat wawancara, calon menteri itu menunjukkan surat keterangan sehat,” ujarnya.

Ia mendesak Yudhoyono dan Sekretariat Negara menjelaskan penggunaan uang negara itu. Jika tak ada penjelasan, publik akan menilai Yudhoyono telah memulai pemerintahannya dengan tak transparan.

Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa juga membenarkan bahwa negara membiayai pemeriksaan kesehatan tersebut. Tapi ia menolak anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan itu pemborosan keuangan negara. “Saya kaget kalau disebutkan itu sebagai pemborosan. Seharusnya pertanyaannya tidak begitu,” kata Hatta.

Kemarin sore, tim dokter RSPAD menyelesaikan pemeriksaan kesehatan seluruh calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Calon terakhir yang diperiksa adalah Purnomo Yusgiantoro, yang diperkirakan bakal menjadi Menteri Pertahanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, calon menjalani pemeriksaan fisik menyangkut kesehatan pancaindra, gigi, jantung, dan organ tubuh bagian dalam lainnya. Adapun pemeriksaan psikologis dilaksanakan dengan mengajukan lebih dari 567 pertanyaan. Seluruh pertanyaan itu harus diselesaikan setiap calon menteri dalam waktu satu setengah jam. PRAMONO | RIKY FERDIANTO

Sumber: Koran Tempo, 20 Oktober 2009