SECARA perlahan, kebobrokan dari partai politik mulai terkuak. Kasus demi kasus mulai mencuat, sehingga pada akhirnya menyeret sejumlah kader parpol yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk menjalani proses hukum.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan permasalahan utama yang hampir dimiliki seluruh partai politik adalah masalah korupsi. Dengan kata lain, parpol saat ini telah tersandera dengan kasus korupsi.

”Antara hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan, karena hukum itu tidak memiliki imunitas terhadap politik. Dan mungkin semuanya akan kena, baik para elit dan kadernya” ujarnya kepada Suara Merdeka.

Terkuaknya sejumlah kebobrokan partai politik, utamanya dalam kasus korupsi, tentunya akan memberikan dampak fatal. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan semakin terdegradasi. Masyarakat tidak akan percaya lagi kepada keberadaan parpol yang selama ini hanya dianggap mengatasnamakan rakyat, bukan berjuang untuk rakyat.

Lalu bagaimana dengan Pemilu 2014 yang akan datang? Burhan memperkirakan jumlah golput akan semakin besar, sebagai dampak kekecewaan publik terhadap parpol.

Menurutnya keadaan seperti ini semakin membuka peluang bagi parpol-parpol baru dan juga calon presiden independen, asalkan mereka memiliki diferensiasi atau pembedaan dari partai yang sekarang. ”Tetapi poinnya satu, golput akan semakin banyak.”

Biaya

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana berpendapat, kasus-kasus politik dan hukum yang akhir-akhir ini kerap kali menerpa partai politik tidak hanya dihembuskan oleh para lawan politiknya guna menjatuhkan citra dan kredibilitas partai, tetapi hal tersebut justru merupakan bagian dari permasalahan yang ada di internal partai masing-masing.

”Memang ada masalah. Contohnya pembiayaan politik yang sangat besar, yang harus dikeluarkan oleh individu maupun oleh institusinya. Biaya politik yang besar ini sangat berkorelasi dengan sumber pendanaannya. Praktik-praktik semacam ini memang sudah menjadi problem yang sistematik,” ujarnya.

Lebih lanjut Ari Dwipayana mengemukakan, permasalahan yang mencuat ke permukaan itu juga bisa terjadi karena adanya faksi atau kelompok dalam tubuh partai. Jadi, masalah partai tidak melulu dilihat sebagai serangan dari luar, tetapi sangat mungkin pula karena adanya perbedaan pandangan antarkelompok di tubuh partai sendiri.

Lebih lanjut dia mengatakan, segala permasalahan tersebut pada akhirnya dikemas sedemikian rupa, sehingga terbentuk opini bahwa permasalahan yang ada itu justru dilihat sebagai serangan dari luar lingkar partai, untuk menjatuhkan citranya. Jadi, politik itu akhirnya dijadikan tameng untuk menutupi dan memberikan perlindungan politik.  (83)

Bongkar Aib, Cara Ampuh Jatuhkan Partai

SEDERETAN kasus hukum yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini selalu diidentikkan dengan keberadaan partai politik (parpol), khususnya parpol-parpol besar yang sedang bercokol di parlemen.

Entah apakah kasus-kasus tersebut dengan sengaja dihembuskan oleh lawan politiknya dengan tujuan untuk memperburuk citra atau kasus itu memang benar-benar murni pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Sekadar mengingatkan, pada awal periode DPR lalu, Partai Demokrat sempat dipojokkan dengan kasus skandal bailout terhadap Bank Century. Kasus tersebut sempat heboh, hingga akhirnya DPR membentuk panitia khusus (Pansus) Century.

Pasalnya sebagian partai mensinyalir bahwa aliran dana bailout tersebut untuk kepentingan kampanye Partai Demokrat. Namun pada akhirnya usaha keras Pansus seakan sia-sia. Segala rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pansus hingga saat ini tidak menemui ujung pangkalnya.

Kemudian dunia perpolitikan Indonesia kembali digegerkan dengan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Kasus mafia pajak itu sempat menyeret Partai Golkar, khususnya sang Ketua Umum, Aburizal Bakrie. Sempat dikabarkan bahwa perusahaan Grup Bakrie tersangkut dalam kasus Gayus. Misalnya sempat beredar isu bahwa Ical pernah melakukan pertemuan dengan Gayus di Bali. Padahal saat itu Gayus sedang ”dipolisikan” di Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Lagi-lagi, akhirnya kasus itu kembali sirna.

Berikutnya giliaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terserempet kasus. Kali ini konflik yang terjadi justru datang dari internal PKS sendiri, dimana Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan (cikal bakal PKS), melaporkan sejumlah elit partainya ke Badan Kehormatan DPR, dengan dugaan korupsi. Petinggi PKS yang dilaporkan adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan Sekjen PKS Anis Matta.

Yusuf melaporkan Presiden PKS atas dugaan pernah menerima 94 persen dana dari Timur Tengah saat menjabat sebagai Bendahara Partai Keadilan untuk Pemilu 1999. Pada Pemilihan Presiden 2004, Lutfi juga mendapat uang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar Rp 34 Miliar.

Sementara Sekretaris Jenderal PKS,  Anis Matta, dituding menggelapkan dana pemilihan kepala daerah DKI Rp 10 miliar dari Rp 40 miliar milik dana kampanye Adang Daradjatun. Yusuf juga melaporkan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin ke KPK dengan tuduhan gratifikasi.

Skenario
Setelah itu Partai Demokrat kembali diterpa masalah, dimana ada kader partainya yang juga sebagai anggota DPR terseret dalam kasus korupsi Sesmenpora. Masalah itu meluas, hingga akhirnya ada kabar bahwa kasus tersebut mengakibatkan perpecahan dalam di internal Partai Demokrat.

Lalu, apakah ada pihak yang memang dengan sengaja untuk mengangkat sejumlah kasus dengan membawa-bawa sejumlah parpol, dengan tujuan untuk menghancurkan kredibilitas partai ?

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menampik adanya anggapan bahwa sejumlah kasus yang akhir-akhir ini mencuat adalah skenario untuk menjatuhkan atau memecah belah keutuhan partai tertentu. Menurutnya, yang ada saat ini adalah memang murni kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum partai.

Sutan tidak pernah melihat adanya upaya dari partai tertentu untuk menjatuhkan partai lain, khususnya untuk jangka pendek, Pemilu 2014.
Menurutnya, sangatlah tidak berjiwa besar jika ada partai ataupun oknum yang memang dengan sengaja membuka ”borok” partai lain, sehingga menyeret nama partai ke dalam kasus politik serta hukum.

”Kalau alasannya hanya untuk mau lolos di (Pemilu) 2014, itu belum tentu juga berhasil kok. Jadi ngapain harus sikut kanan sikut kiri. Kalau mau jadi partai yang besar ya berusahan dong, urus dirinya sendiri, jangan kemudian jatuhkan yang lain. Sudah tidak zamannya lagi,” ujarnya.

Meskipun partainya kerap kali dirundung masalah dan isu-isu yang tidak sedap, pihaknya tidak mau menuding bahwa itu akibat dari perbuatan pihak lain yang ingin menjatuhkan. Dirinya yakin bahwa hubungan antar partai politik, khususnya yang ada di parlemen, sangat terbina dengan baik. ”Kami saling menghargai antarsesama partai. Kami tidak ada saling mengunci satu sama lainnya,” aku Sutan.

Yang terpenting, kekompakan, dan kesolidan dari internal partai sendiri yang harus tetap dijaga dan dipupuk. sehingga, seberat apapun cobaan yang menerpa partai, akan bisa dilalui dengan tegar. ”Silakan berupaya sendiri dan introspeksi diri. Jangan salahkan yang lain. Salahkanlah diri sendiri, kalau mau besar,” tandasnya.

Meski demikian politikus Partai Demokrat itu mengakui politik yang ada saat ini adalah highcost politic atau politik berbiaya tinggi. Politik yang penuh dengan masalah. Akar permasalahannya adalah kegagalan partai politik dalam memberikan pendidikan politik serta tidak konsistennya sistem perekrutan kader partai. Sehingga tidak tertutup kemungkinan kader-kader yang bermasalah dapat masuk ke parlemen maupun eksekutif nantinya di tengah jalan dapat tersangkut kasus hukum, serta mencoreng nama baik partai.

”Itu juga kesalahan partai politik dalam mengirimkan kader-kadernya ke eksekutif maupun ke parlemen, menjadi seorang kader yang baik, bagus, dan amanah,” ujar Sutan.

Petinggi PKS sendiri menangapi kasus yang menerpa partainya sebagai sebuah cobaan berat. Berbagai kabar miring, mulai dari tertimoni dari Yusuf Supendi hingga insiden kader partai yang tertangkap kamera sedang menikmati video porno, dianggap sebagai suatu yang dapat mencoreng cirta partai Islam tersebut.

Ketua DPP PKS, Nasir Djamil menganggap cobaan yang menimpa PKS itu adalah sebagai sebuah serangan politik yang sengaja dilontarkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Tujuannya jelas; ingin menjatuhkan kredibilitas partai.
Meski demikian pihaknya yakin seluruh cobaan itu tidak akan mempengaruhi kadernya untuk tetap berkarya, sesuai dengan ideologi yang dianutnya selama ini.

”Ada skenario yang ingin menjatuhkan PKS dengan isu negatif yang mencoba merusak citra partai. PKS tidak akan terpengaruh dengan hal itu dan teta berkarya sebagaimana mestinya,” ungkap Nasir.

Anis Matta memperkirakan serangan politik yang sistematis semacam itu akan terus digencarkan pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk menggembosi PKS. ”Operasi ini untuk men-downgrade PKS. Karenanya kemungkinan ada langkah selanjutnya yang akan diambil. Ini kan serial yang belum selesai,” tutur Anis. (83)  
Oleh Satrio Wicaksono & Wisnu Wijanarko
Sumber: Suara Merdeka, 21 Mei 2011