Temui Wakapolri, Masyarakat Sipil Minta Hentikan Kriminalisasi KPK

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendatangi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penghentian kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hariz Azhar mengatakan, bersama teman-teman aktivis dirinya meminta kepada calon tunggal Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan (BG) untuk menyelesaikan prahara yang terjadi antara Polri dan KPK. Pasalnya, jika ini diteruskan akan berimplikasi buruk di mata masyarakat.

“Responnya baik, Wakapolri sampaikan ada masalah yang akan dijelaskan ke ranah hukum. Tetapi kita tantang masalah hukum tersebut dengan metode gelar perkara kasus, masih harus dilihat apakah bisa dihentikan masalah kriminalisasi yang diterima pimpinan KPK,” paparnya saat dihubungi.

Menurut dia, sangat disayangkan jika masyarakat memandang Polri sebelah mata. Karena pada proses demokrasi, Indonesia masih membutuhkan keberadaan dan fungsi Kepolisian.

“Sayangkan kalau masyarakat melihat buruk Kepolisian, karena pada proses demokrasi kita masih butuh Polisi. Ini bisa menjadi hambatan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia,” kata dia.

Hariz juga menyatakan, kemandirian Kepolisian saat ini juga tidak bisa dipungkiri akibat perjuangan teman-teman aktivis 1998 saat reformasi. Dalam hal ini, aktivis saat itu meminta kepada pemerintah agar Kepolisian dan TNI dapat dipisahkan.

“Kita perjuangkan demokrasi dan meminta TNI dan Polri dipisahkan. Makanya kita minta Polisi jangan memanipulasi diri untuk modal kekuasaan. Makanya kita monitor dan pantau terus kedepannya,” tegas dia.