Di tengah keprihatinan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai menyuburkan praktik korupsi, pemerintah melansir provinsi, kabupaten, dan kota berkinerja terbaik tahun 2009. Pemberian penghargaan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-15 di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/4).

Dari 33 provinsi di Indonesia, tiga provinsi dipilih sebagai provinsi terbaik dan mendapatkan penghargaan. Selain Sulawesi Utara yang mengantongi skor tertinggi (2,9701), dua provinsi terbaik lainnya adalah Sulawesi Selatan (2,9605) dan Jawa Tengah (2,8960).

Ada 10 kabupaten yang terpilih sebagai kabupaten terbaik. Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengantongi skor terbanyak dengan 2,8711 poin. Kabupaten Bojonegoro (2,8687) di Jatim di posisi kedua dan Sragen (2,8674) di Jawa Tengah di posisi ketiga.

Kota Surakarta (Jateng) mendapat skor tertinggi 2,9346 untuk kategori kota. Sebanyak 10 kota terpilih sebagai kota terbaik. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Semarang (2,9294) di Jateng serta Kota Banjar (2,9143) di Jawa Barat.

Acara pemberian penghargaan yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Bogor itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta para gubernur dan wali kota/bupati.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, ada 173 indikator penilaian kinerja pemerintahan daerah. Indikator tersebut antara lain penyusunan APBD yang tepat waktu, lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan.

Djohermansyah berjanji akan mempercepat pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi kinerja pada tahun 2010 bisa disampaikan pada 2011. Demikian pula hasil evaluasi kinerja tahun 2011 dapat diumumkan 2012.

Untuk provinsi hasil pemekaran 1999-2009, Maluku Utara tampil terbaik. Papua Barat berada di posisi ketujuh atau paling buncit. Empat area penilaian adalah kesejahteraan rakyat, tata pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik, dan daya saing. Kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat) menjadi kabupaten hasil pemekaran terbaik 1999-2009. Adapun Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan) menjadi kota hasil pemekaran yang terbaik.

Wakil Presiden Boediono menjelaskan, desentralisasi merupakan salah satu kata kunci dalam reformasi. Kata kunci lain adalah demokratisasi. ”Ini merupakan dua tema yang kita jalankan sejak 1998,” ujarnya.

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja menyatakan, pelaksanaan otonomi daerah selama 12 tahun dinilai masih terseok-seok. ”Daerah yang maju itu bukan karena sistem pemerintahan yang baik, tetapi faktor kebetulan,” katanya.

Menurut Hakam, kemajuan yang dialami daerah tertentu lebih disebabkan latar belakang lain di luar sistem pemerintahan. Misalnya, faktor kepemimpinan kepala daerah yang bagus, kepemilikan sumber daya alam, dan potensi lokal lainnya.

Hakam mengharapkan desain besar penataan daerah yang disusun pemerintah dapat menjadi pedoman perbaikan pelaksanaan otonomi daerah, seperti mendorong daerah untuk maju, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah seharusnya menerapkan ganjaran, seperti penghargaan bagi daerah yang berprestasi baik serta sanksi bagi daerah yang berkinerja buruk. ”Sanksi itu bisa berupa pemotongan anggaran dari pemerintah pusat atau yang lainnya,” ujar Hakam. (ATO/NTA)
Sumber: Kompas, 26 April 2011