Para Pegawai Resah, Imbas Penahanan Bibit dan Chandra

Gonjang-ganjing penahanan dua pimpinan KPK (non aktif) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah oleh polisi sangat memengaruhi kinerja lembaga yang ditakuti para koruptor itu. Kasus tersebut terus menuai simpati dari masyarakat. Tapi, pada sisi lain, polisi terkesan kian menunjukkan taringnya. Itu membuat suasana kerja di KPK tidak kondusif.

Jika suasana seperti itu terus-menerus, dikhawatirkan nasib KPK bakal di ujung tanduk. Seorang sumber yang dekat dengan para pejabat di KPK berbisik kepada Jawa Pos. Dia mengatakan, konflik tak berujung yang mengakibatkan penahanan Bibit dan Chandra membuat resah sebagian besar pegawai KPK. Mereka sempat berpikir bakal mogok masal karena para pimpinan tak berani bersikap tegas menjaga kewibawaan lembaga itu.

Keresahan tersebut ditambah dengan rencana Polri yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri untuk menyelidiki beredarnya transkip rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra-Bibit. Sebab, bisa saja para pegawai KPK yang terkait penyadapan diseret-seret.

Sumber tadi mengungkapkan, keresahan akibat konflik tersebut terus merayap di kalangan karyawan. Mereka amat menunggu ketegasan sikap pimpinan.

Dia menceritakan, saat Polri memutuskan menahan Bibit dan Chandra, seluruh pejabat struktural di KPK berkumpul menghadap lima pimpinan KPK. Mereka mendesak agar ada keputusan. ''Kalau tak bersikap, mereka dan lima pimpinan harus mengundurkan diri malam itu juga,'' ungkap sumber itu menirukan sikap para pejabat struktural.

Namun, beberapa pimpinan KPK mengajukan pertimbangan. Kalau memilih mundur, hari itu merupakan kemenangan koruptor. ''Tapi, ada yang berhasil meyakinkan untuk memilih mundur kalau persoalan makin kebablasan,'' ujarnya. Pilihan mereka jelas. Apabila maju terus seperti sebelumnya, mereka dibayangi kriminalisasi dari polisi.

Malam itu sejumlah pejabat struktural mendesak pimpinan KPK agar bersikap atas penahanan Bibit dan Chandra. ''Mereka mengharapkan statemen menyesal dengan penahanan itu. Tapi, yang muncul ternyata hanya keprihatinan,'' ucapnya, lantas memewanti-wanti namanya tak dikorankan.

Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis lalu (29/10), kata pertama yang diungkapkan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean adalah prihatin dengan penahanan dua kolega mereka. Meski demikian, sikap itu sudah menunjukkan kemajuan bila dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, sejak mereka dilantik Presiden SBY, sama sekali tak ada pernyataan terhadap kriminalisasi Chandra dan Bibit itu. Dihubungi media saja, mereka juga ekstra sulit.

Semangat para karyawan sedikit terpompa saat lima pimpinan KPK berani mengajukan penangguhan penahanan. Meskipun sikap itu juga diwarnai perdebatan alot.

Sumber lain menerangkan, kondisi psikologis karyawan lebih tertekan lagi. Ratusan karyawan KPK yang 80 persen anak muda selalu mengikuti berita penahanan Bibit dan Chandra dengan perasaan resah.

Saat ini mereka amat yakin bahwa Bibit dan Chandra tak menerima uang yang dituduhkan itu. Begitu kasus itu menyeruak ke publik, KPK membentuk penyelidik informal untuk menelusuri kasus tersebut. Hasilnya jelas, sama sekali tak ada aliran dana kepada mereka berdua.

''Kalau pimpinan saja bisa dikriminalisasikan seperti itu, bagaimana kami,'' ujar seorang karyawan. Sejak kasus itu mencuat, beberapa direktur dan deputi KPK juga eksodus ke kantor lain. Itu mengakibatkan komisi membuka lowongan baru untuk posisi tersebut di sebuah surat kabar nasional.

Sejumlah karyawan, kata sumber tadi, mulai mengincar bisa berkarir di tempat lain. ''Banyak yang melamar ke sana sini,'' jelas pria berkacamata itu.

Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa banyak saksi dari KPK. Mereka khawatir turut menjadi korban ''kriminalisasi". ''Padahal, kami menjalankan tugas dengan benar sesuai undang-undang,'' ujarnya.

Sejumlah perwira polisi yang ditempatkan di lembaga itu juga resah. ''Kalau begini terus, mending saya balik lagi menjadi Kanitreskrim atau Kapolsek saja,'' jelas salah seorang penyidik. Di KPK, saat ini ada 126 penyidik bantuan polisi.

Belum sampai keresahan itu mereda, Kapolri Bambang Hendarso Danuri memberikan pernyataan yang membikin mereka ketar-ketir lagi. Kapolri memerintah resersenya untuk mengusut pihak-pihak yang membocorkan rekaman. Kapolri juga menguji apakah penyadapan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. ''Ini membikin mereka lebih khawatir lagi. Anak-anak muda itu tak bisa tidur meskipun mereka bekerja sesuai aturan,'' katanya. Padahal, niat mereka tulus, membebaskan negara dari kanker korupsi.

Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan bahwa KPK tetap bekerja normal. ''Pemberantasan korupsi jalan terus,'' jelasnya.

Plt pimpinan KPK Waluyo menegaskan, sikap KPK dalam kasus ini tegas. ''Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan,'' katanya di gedung KPK kemarin.

Di bagian lain, semangat di internal KPK yang berpotensi loyo tersebut tak diharapkan menjadi kenyataan. Hasil kerja lembaga antikorupsi itu dalam pemberantasan korupsi sangat dinantikan publik. ''Kami rindu KPK memanggil tersangka, menyidik, dan memberantas korupsi,'' terang Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch.

Menurut dia, peran pimpinan di bawah komando Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi kunci. Mereka harus bisa memimpin kerja sehingga memberikan bukti nyata kepada publik. ''Tetap harus kerja. Kasus Pak Bibit dan Pak Chandra juga tetap dibagi (perhatiannya),'' kata dia.

Ucapan senada juga disampaikan pakar hukum Universitas Andalas Saldi Isra. Dia mengatakan, kerja KPK yang terkesan direcoki tersebut memang menjadi tidak normal. Namun, itu justru menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KPK. ''KPK harus mampu membuktikan bisa menghadapi (situasi) ini,'' ujar dia.

Dia menilai, ancaman mogok pegawai KPK bukan menjadi solusi yang bijak. Sebab, saat ini KPK memegang peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Buktinya adalah indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik dan itu paling banyak sumbangsih KPK. ''Kalau seperti ini, bisa-bisa turun lagi IPK kita,'' terang Saldi.

Dia mengkhawatirkan kondisi saat ini bila dibiarkan berlarut bakal melahirkan apatisme terhadap penegakan hukum di Indonesia. ''Sebab, kepentingan politik lebih besar,'' tegas Saldi.

Isu Demo Besar-besaran Dukung KPK

Besarnya dukungan masyarakat terhadap Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah disikapi serius oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Kemarin mantan panglima TNI itu mengundang Kepala BIN Sutanto, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Mendagri Gumawan Fauzi, dan perwakilan Deplu.

''Rapat menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. Tadi tidak membicarakan kasus, tetapi lebih besar daripada itu, bagaimana sistem proses pengadilan dan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,'' kata Menko Polhukam Djoko Suyanto setelah rakor kemarin.

Pemerintah, kata alumnus Akabri 1973 itu, tidak ingin dinamika yang kini menjadi perhatian masyarakat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. ''Jadi, kasus ini bagaimana dan menjadi apa, itu sudah sampai pada materi yang akan diproses dan akan kita cermati untuk satu dua hari ke depan,'' katanya.

Pemerintah mencermati masalah tersebut agar tidak menimbulkan ekses sosial yang membangkitkan keresahan lebih besar sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan. ''Bukan berarti kita mengurangi aspek demokrasi. Mau berpendapat, silakan. Unjuk rasa juga diperbolehkan. Kemudian, mengambil aksi untuk mendukung dan tidak, silakan. Tetapi, kita harus berpikir pada tataran yang lebih besar daripada itu. Apakah kita menginginkan peristiwa-peristiwa 10 tahun lalu atau mari kita ikuti proses hukum sesuai yang ada. Di sisi lain, kita juga meneruskan derap langkah pembangunan kita,'' katanya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, dalam rapat kemarin, kepala BIN melaporkan adanya kemungkinan demonstrasi besar-besaran mendukung Bibit dan Chandra. ''Semua informasi di lapangan dilaporkan langsung ke Menko Polhukam sebagai pengendali utama,'' tutur sumber Jawa Pos.

Demonstrasi di Jakarta dilaporkan akan membesar mulai pekan depan. ''Tadi sudah ada laporan dari elemen mana saja dan berapa estimasi massanya,'' kata sumber itu. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memilih bungkam setelah rapat. Dengan wajah masam, Kapolri buru-buru meninggalkan wartawan. ''No comment, no comment,'' ucapnya. (git/fal/rdl/kum)

Sumber: Jawa Pos, 1 November 2009