Pemerintah daerah dianggap kurang responsif.

Setelah kepergiannya ke Jerman menuai kecaman dan ancaman sanksi dari pemerintah pusat, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berencana mengunjungi lokasi bencana gempa dan tsunami di Mentawai. Dalam kunjungan kali ini, Irwan akan ditemani Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, rekannya satu partai di Partai Keadilan Sejahtera.

Tapi, sampai kemarin siang, Irwan belum sampai ke kantornya di Padang. Menurut Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sumatera Barat Surya Budi, perjalanan pulang Irwan terhambat karena pesawat yang ia tumpangi mengalami penundaan terbang lantaran terganggu abu vulkanik Gunung Merapi.

“Nanti malam Pak Irwan mungkin sudah di Padang, dan besok pagi mendampingi Pak Tifatul ke Mentawai dengan pesawat kecil dari Bandara Internasional Minangkabau,” kata Surya Budi kemarin.

Kenekatan Irwan pergi ke Jerman menghadiri undangan promosi investasi dikritik banyak pihak karena dianggap tak sensitif terhadap penderitaan rakyatnya. Apalagi kondisi di Mentawai masih dalam status tanggap darurat setelah bencana yang menelan korban tewas 447 orang dan menyebabkan hilangnya 56 orang lainnya itu.

Sebagian relawan yang sudah terjun ke Mentawai pun mengeluhkan rendahnya respons pemerintah daerah dalam menangani bencana ini. Presidium Mer-C, Jose Rizal Jurnalis, mengatakan sikap itu salah satunya terlihat dari diabaikannya para relawan yang berada di Mentawai. “Seharusnya mereka bersemangat dan memprovokasi pemerintah pusat supaya mereka diperhatikan,” kata Jose.

Jose mengatakan, yang ia lihat di Mentawai malah sebaliknya. Masyarakat luar Mentawai-lah yang justru sibuk menangani korban. Itu pun tidak ditanggapi baik oleh pemerintah setempat. “Banyak sekali relawan yang datang. Mereka itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana.”

Karena sikap abai itulah, akhirnya Mer-C dan relawan lain sepakat membantu korban tsunami tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Kami enggak peduli dengan pemerintah. Kami bergerak berdasar dana masyarakat saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jose berpendapat bahwa masa tanggap darurat bencana di Mentawai, yang akan berakhir hari ini, mestinya diperpanjang. Dan selama itu pimpinan daerah tak boleh meninggalkan wilayahnya. “Gubernur itu seharusnya ada di tempat. Masak, line officer berangkat ke luar negeri? Kan enggak boleh.”

Koordinator Pengendalian Operasional Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, Ade Edward, mengatakan rapat tadi malam digelar untuk mengambil keputusan apakah akan mengakhiri atau menambah masa tanggap darurat itu. “Yang jelas, target kami, bagaimana masyarakat yang menjadi korban di Mentawai tidak terabaikan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jan Winnen Sipayung, mengatakan Pemerintah Kabupaten Mentawai berencana mengajukan perpanjangan tanggap darurat dua minggu lagi. “Alasannya, hunian sementara para korban belum dimulai, logistik belum memadai, dan cuaca masih menjadi kendala penyaluran bantuan, tenaga medis, dan tenaga penyembuh trauma pasca-kejadian,” ujarnya. ISMA SAVITRI | FEBRIANTI
 
Sumber: Koran Tempo, 8 Nopember 2010