Pengacara senior Todung Mulya Lubis menilai perlawanan dari partai politik menjadi tantangan bagi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. "Banyak yang tidak bahagia karena rekan-rekan mereka ditahan KPK," ujar Todung saat dihubungi pada Jumat lalu. Menurut dia, kondisi ini bisa menjadi suatu kekuatan yang menghambat pemberantasan korupsi.

Adanya perlawanan dari partai politik, Todung melanjutkan, akan berimplikasi pada sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki KPK. Apalagi, dia mengatakan, saat ini revisi Undang-Undang KPK sedang dibahas di parlemen. Sehingga Todung menduga akan banyak terjadi upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi itu.

Lima pemimpin KPK akan berakhir masa jabatannya pada akhir 2011. Kelimanya adalah Busyro Muqoddas (ketua), Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, M. Jasin, dan Haryono Umar. Pemerintah telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon pemimpin KPK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan pendaftaran calon dimulai pada 30 Mei mendatang. "Hasil seleksi nantinya dilaporkan ke presiden dan diumumkan kepada masyarakat," ujar Patrialis. Setelah itu, dia melanjutkan, para calon yang lolos akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Ihwal pelemahan bagi KPK juga diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko. Karena itu, kata Danang, "Pemimpin KPK mendatang harus mampu dan berani menghadapi tekanan itu."

Todung berharap pemimpin KPK yang baru mampu membangun sistem tata kerja yang lebih solid. Menurut dia, tindakan represif tetap penting. Selain itu, dia melanjutkan, butuh cara tersendiri untuk mempersempit peluang korupsi. Caranya, memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor sehingga menimbulkan efek jera. "Sekarang ini, toh, seperti business as usual. Cukup banyak yang ditangkap tapi yang terus korupsi juga banyak," ujarnya.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Irawady Syamsudin, mengatakan pernyataan Todung itu ada benarnya. "Tapi partai yang mana dulu?" ujar dia saat dihubungi kemarin. Didi tidak menyebutkan partai yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, "Bisa dilihat dari sejarah partai."

Dia mengklaim Partai Demokrat tetap mendukung pemimpin KPK yang bagus dan kuat. Dia menyebutkan dua calon pemimpin KPK sebelumnya, yakni Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, layak untuk kembali mendaftar.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mendukung Busyro kembali mendaftar sebagai pemimpin KPK. "Kalau saya diminta memberi dukungan, saya dukung," ujar Akbar setelah berkunjung ke rumah duka Sarwono Kusumaatmadja kemarin. Dia berharap kepemimpinan KPK mendatang harus tegas dan tidak ragu-ragu. RIRIN AGUSTIA | SUKMA | ALWAN RIDHA RAMDANI

JAKARTA -- Pengacara senior Todung Mulya Lubis menilai perlawanan dari partai politik menjadi tantangan bagi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. "Banyak yang tidak bahagia karena rekan-rekan mereka ditahan KPK," ujar Todung saat dihubungi pada Jumat lalu. Menurut dia, kondisi ini bisa menjadi suatu kekuatan yang menghambat pemberantasan korupsi.

Adanya perlawanan dari partai politik, Todung melanjutkan, akan berimplikasi pada sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki KPK. Apalagi, dia mengatakan, saat ini revisi Undang-Undang KPK sedang dibahas di parlemen. Sehingga Todung menduga akan banyak terjadi upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi itu.

Lima pemimpin KPK akan berakhir masa jabatannya pada akhir 2011. Kelimanya adalah Busyro Muqoddas (ketua), Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, M. Jasin, dan Haryono Umar. Pemerintah telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon pemimpin KPK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan pendaftaran calon dimulai pada 30 Mei mendatang. "Hasil seleksi nantinya dilaporkan ke presiden dan diumumkan kepada masyarakat," ujar Patrialis. Setelah itu, dia melanjutkan, para calon yang lolos akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Ihwal pelemahan bagi KPK juga diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko. Karena itu, kata Danang, "Pemimpin KPK mendatang harus mampu dan berani menghadapi tekanan itu."

Todung berharap pemimpin KPK yang baru mampu membangun sistem tata kerja yang lebih solid. Menurut dia, tindakan represif tetap penting. Selain itu, dia melanjutkan, butuh cara tersendiri untuk mempersempit peluang korupsi. Caranya, memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor sehingga menimbulkan efek jera. "Sekarang ini, toh, seperti business as usual. Cukup banyak yang ditangkap tapi yang terus korupsi juga banyak," ujarnya.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Irawady Syamsudin, mengatakan pernyataan Todung itu ada benarnya. "Tapi partai yang mana dulu?" ujar dia saat dihubungi kemarin. Didi tidak menyebutkan partai yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, "Bisa dilihat dari sejarah partai."

Dia mengklaim Partai Demokrat tetap mendukung pemimpin KPK yang bagus dan kuat. Dia menyebutkan dua calon pemimpin KPK sebelumnya, yakni Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, layak untuk kembali mendaftar.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mendukung Busyro kembali mendaftar sebagai pemimpin KPK. "Kalau saya diminta memberi dukungan, saya dukung," ujar Akbar setelah berkunjung ke rumah duka Sarwono Kusumaatmadja kemarin. Dia berharap kepemimpinan KPK mendatang harus tegas dan tidak ragu-ragu. RIRIN AGUSTIA | SUKMA | ALWAN RIDHA RAMDANI

Sumber: Koran Tempo, 30 Mei 2011