Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, Rabu (16/3), menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan indikasi korupsi pada pembangunan gedung baru DPR. Mereka minta KPK menghentikan sementara proses pembangunan gedung itu.

”Kami mendesak kepada KPK supaya melakukan penyelidikan yang dikatakan akan dilakukan KPK dan juga menyarankan KPK meminta untuk sementara menghentikan dahulu proses pembangunan gedung senilai sekitar Rp 1,1 triliun itu,” kata Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia.

Ada tujuh lembaga yang mendatangi gedung KPK, yakni Transparancy International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS), dan Indonesia Budget Center (IBC). Rangkuti menambahkan, laporan itu sekaligus lanjutan dari penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR.

Secara khusus, kata Rangkuti, mereka terlebih dahulu melaporkan soal tender dan penggunaan dana Rp 14,5 miliar untuk proses perencanaan dan manajemen konstruksi serta kajian ulang rencana induk, analisis mengenai dampak lingkungan, dan audit struktur bangunan yang menurut mereka kurang akuntabel. ”KPK juga memberi sinyal bahwa akuntabilitas soal proses penggunaan dana itu terlalu rendah,” ujarnya.

Rangkuti mengatakan, pembangunan gedung baru DPR yang bakal menghabiskan dana begitu besar itu melukai perasaan publik dan rakyat Indonesia yang banyak di antaranya masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Aktivis TII, Heny Yulianto, menjelaskan, laporan ke KPK itu merupakan langkah lanjutan dari berbagai aksi yang mereka lakukan sebelumnya. ”DPR tidak mendengar aspirasi masyarakat di tengah beban hidup masyarakat yang kian berat,” ujarnya.

Di Samarinda, Selasa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk ketidakpekaan anggota DPR terhadap kondisi masyarakat. Belum ada urgensi DPR memiliki gedung baru.

Oleh karena itu, kata Fadli, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak pembangunan gedung DPR sejak awal dan akan konsisten meskipun pembangunan itu dilanjutkan. ”Yang bisa kami lakukan adalah usaha politik. Kami akan tetap menyuarakan penentangan tersebut,” tuturnya.

Fadli menambahkan, dana yang digunakan buat pembangunan gedung DPR itu semestinya dapat dialihkan untuk anggaran yang lebih bermanfaat untuk rakyat, seperti pembukaan sawah baru untuk sektor pertanian, anggaran pendidikan, atau bantuan modal kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah. (RAY/ILO)
Sumber: Kompas, 17 Maret 2011