Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu proaktif mencari dan melamar kandidat-kandidat yang berkualitas dan pantas untuk menempati jabatan tersebut. Dengan demikian, pimpinan KPK yang terpilih diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dan harapan publik untuk terus melakukan pemberantasan korupsi.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (21/5). ”Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak boleh pasif, tetapi harus mau menjemput bola dengan mendatangi calon-calon yang berintegritas tinggi, berwawasan luas, dan menguasai bidang lingkup tugasnya,” katanya.

Selain itu, menurut Lukman, calon pimpinan KPK juga harus orang yang berani dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun. Keberanian dan independensi itulah yang bisa menjaga KPK untuk tidak ditunggangi oleh kepentingan politik apa pun dalam memberantas korupsi.

Beberapa orang yang menurut Lukman layak dipinang oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, antara lain, Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas, praktisi hukum Bambang Widjojanto, dan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa. Terkait nama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang juga banyak didukung berbagai kalangan, ia menilai, Mahfud lebih dibutuhkan di MK untuk mengawal konstitusi.

Secara terpisah, Direktur Indonesia Legal Roundtable Asep Rahmat Fajar menjelaskan, berbagai panitia seleksi sejumlah lembaga negara saat ini terjebak pada satu pola atau mekanisme seleksi yang sama. Padahal, mekanisme tersebut terbukti memiliki kelemahan, yaitu gagal mengukur integritas calon pimpinan pejabat publik.

Mekanisme seleksi yang digunakan berbagai panitia seleksi dari waktu ke waktu relatif sama, seperti Pansel Calon Pimpinan KPK yang sudah dua kali dilakukan, seleksi hakim agung oleh Komisi Yudisial yang sudah lima kali, hingga seleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komisi Pemilihan Umum. (ANA/MZW)
Sumber: Kompas, 22 Mei 2010