Presiden SBY: Tapi Harus Diteropong

Ini kabar baik bagi para pejabat yang keluarganya menjadi pengusaha. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak melarang keluarga pejabat untuk berbisnis. Termasuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN maupun APBD.

''Jangan halangi bisnis keluarga pejabat. Bagaimanapun, mereka tetap punya hak yang sama,'' kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Negara kemarin (15/1).

Yang harus dilakukan masyarakat, kata SBY, adalah mengawasi bisnis keluarga pejabat tersebut. ''Bisnis keluarga pejabat kalau sudah masuk APBN dan APBD harus diteropong. Tidak bisa dilarang, tapi harus fair,'' tuturnya.

Menurut SBY, salah satu yang harus diawasi terus-menerus adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Sebab, di situlah sumber korupsi selama ini. ''Ini masih jadi penyakit. Mari kita perang terhadap budaya markup. Kalau ikut konspirasi, akan masuk penjara sama-sama,'' paparnya.

Kepada pengurus Inkindo, SBY meminta mereka berperan dalam melakukan pembangunan dengan baik, efisien, efektif, berkualitas, dengan produktivitas yang tinggi. Setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, ketika membangun gedung sekolah dasar, harus benar-benar kukuh dan tidak mudah ambruk ketika terjadi gempa.

''Setiap rupiah harus dapat dipertangggungjwabkan. Saya minta jangan bekerja asal-asalan,'' tegasnya. SBY meminta Inkindo menjaga integritas dan kepercayaan. Selain itu, Inkindo juga harus memiliki kompetensi. Kata SBY, kompetensi konsultan konstruksi Indonesia mendapat apresiasi yang baik di berbagai negara.

Karena itu, SBY yakin konsultan Indonesia tidak akan kalah bersaing dengan konsultan asing. ''Ini bukan basa-basi, bukan klise, bukan angin surga. Jangan sluman slumun slamet,'' katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional Inkindo Bachder Djohan mengusulkan perubahan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Inkindo merasa ada sejumlah pasal dalam keppres tersebut yang membuat konsultan lokal sulit bersaing dengan konsultan besar.

Atas usul tersebut, SBY meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menindaklanjuti. Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya akan mengkaji masukan Inkindo itu. ''Saya belum membaca usulnya. Tapi, tadi presiden sudah minta untuk dipelajari. Pasti saya lakukan,'' ujar Djoko.

Mengenai bisnis keluarga pejabat yang disinggung SBY, Djoko mengatakan, pihaknya memang tidak bisa melarang siapa pun ikut tender-tender proyek pemerintah, termasuk keluarga pejabat. Yang harus dilakukan pejabat yang menangani tender adalah menutup mata, tidak melihat pemilik perusahaan yang mengajukan tender.

''Selama ini, saya tidak mau tahu perusahaan yang mengajukan tender milik siapa atau keluarga siapa. Asal proposalnya bagus dan kualitasnya baik, pasti menang,'' tegasnya.

Tarif Sudah Turun
Di tempat terpisah, Presiden SBY kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Rawamangun, Terminal Bus Pulogadung, dan Stasiun Kereta Api Jakarta Kota. SBY ingin memastikan apakah kebijakannya menurunkan harga BBM dan tarif angkutan berjalan baik.

Tempat pertama yang dikunjungi adalah Stasiun Kereta Api Jakarta Kota. Rombongan tiba di tempat tersebut pukul 13.00. Di tempat itu, SBY mendapat laporan bahwa tarif kereta api untuk rute tertentu telah diturunkan sesuai instruksi pemerintah. Untuk KA ekonomi, tarif jarak jauh telah diturunkan rata-rata 8 persen, yakni Rp 3.000-Rp 5.000. Tarif kereta rel listrik (KRL) mulai hari ini turun 10 persen.

SBY juga sempat naik kereta api ekonomi Tegal Arum jurusan Jakarta-Semarang yang kebetulan sedang bersiap berangkat. Para penumpang terkejut melihat orang nomor satu di Indonesia itu muncul dalam gerbong. Mereka pun berebut bersalaman dengan presiden. ''Sudah turun harga tiketnya?'' tanya SBY kepada penumpang. ''Sudah, Pak,'' jawab penumpang serempak.

Puas melihat kondisi di stasiun kereta api, SBY pindah ke SPBU No 34-13206 di Jalan Pemuda, Rawamangun. Dia menanyakan stok BBM kepada pemilik SPBU. Dari penjelasan SPBU, sejak dikeluarkannya pengumuman penurunan harga BBM, persediaan mereka tidak mengalami masalah. Sebab, SPBU mendapat diskon harga sejak 13 Januari.

Di SPBU tersebut, SBY mendatangi sopir bajaj yang kebetulan sedang mengisi bahan bakar. ''Apa kabar? Sudah turun kan harga bensinnya?'' ujar SBY kepada Ratmo, 40, sopir bajaj. ''Sudah, Pak. Alhamdulillah, agak irit,'' jawab Ratmo.

Mulai kemarin, harga bensin memang turun dari Rp 5.000 menjadi Rp 4.500. Begitu pula harga solar dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500. SBY telah tiga kali menurunkan harga BBM setelah tiga kali juga menaikkan harga BBM.

Setelah mengunjungi SPBU Rawamangun, rombongan SBY pindah ke Terminal Pulogadung. Di situ, SBY ingin memastikan tarif angkutan antarkota antarprovinsi telah turun. Dia sempat naik ke bus Pahala Kencana tujuan Surabaya dan berdialog dengan para penumpang.

Dia juga menyapa para penjual tiket untuk memastikan harga tiket ke berbagai daerah di Indonesia turun. Wajah SBY semringah mendengar harga tiket jurusan Madura juga sudah turun.

Kepada wartawan, SBY menyatakan hasil pengecekan di lapangan sesuai kebijakan pemerintah yang diumumkan pada Senin (12/1). ''Kami saksikan tidak ada masalah sama sekali,'' katanya.

Menurut dia, penurunan itu bisa meningkatkan daya beli rakyat. SBY menyatakan, ada harga-harga yang diregulasi pemerintah seperti BBM, beras, dan gabah. Tapi, ada juga yang tidak mungkin diregulasi dan tetap menggunakan mekanisme pasar.

''Harapan saya, dunia usaha bisa menurunkan harganya untuk rakyat. Kami lihat tadi sebagian mulai turun,'' ungkapnya. (tom/oki)

Sumber: Jawa Pos, 16 Januari 2009