Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, meminta jajaran Sekretariat Jenderal DPR bertanggung jawab atas insiden surat elektronik Komisi VIII dalam kunjungan ke Australia, beberapa waktu lalu. Dia juga mendesak pemimpin DPR mereformasi Sekretariat Jenderal.

“Insiden terjadi karena tenaga ahli Sekretariat Jenderal salah memberikan alamat surat elektronik,” katanya dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, Sekretariat Jenderal belum mensosialisasi alamat surat elektronik resmi DPR dan komisi-komisi kepada anggota Dewan. Perawatan sistem informasi teknologi juga amburadul, padahal ada anggaran Rp 9,75 miliar untuk administrasi Internet. "Jangan kesalahan ditimpakan kepada anggota DPR.”

Insiden memalukan terjadi ketika sejumlah anggota Komisi VIII bertemu dengan warga Indonesia di Australia, beberapa waktu lalu. Ketika ditanya alamat surat elektronik, dijawab Komisi8@yahoo.com. Ternyata alamat itu tak dikenal ketika dicoba. Menurut Roy, saluran aspirasi untuk DPR via www.dpr.go.id baru aktif pada Kamis pekan lalu.

Ketua DPR Marzuki Alie, seluruh anggota DPR menggunakan situs www.dpr.go.id, surat elektronik, dan pesan pendek untuk menjaring aspirasi publik. Ia mengakui sistem teknologi informasi berantakan sejak dibuat 11 tahun silam. "Semoga dalam bulan ini setiap anggota DPR mendapat alamat e-mail resmi," ucapnya, menanggapi Roy. MAHARDIKA SH
 
Sumber: Koran Tempo, 10 Mei 2011