Marzuki: Sudah Bayar Konsultan

Ketua DPR Marzuki Alie mulai gusar terhadap rencana pembangunan gedung baru dewan yang belakangan menjadi berantakan. Apalagi muncul kesan bahwa para pimpinan DPR mulai tidak satu suara dalam mendukung rencana pembangunan gedung bernilai Rp 1,6 triliun itu.

"Kalau ada anggota yang menolak, atas nama siapa? Tapi, kalau ada yang berusaha mencari panggung untuk bicara, ya silakan saja," sindir Marzuki. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan akan meminta pembangunan gedung mewah itu ditinjau ulang. Pram -sapaan akrabnya- menyebut gedung yang akan dibangun dengan 36 lantai tersebut belum diputuskan di tingkat pimpinan dewan.

Marzuki membantah perkataan Pram itu. Dia menegaskan, rencana pembangunan gedung sebenarnya sudah dibicarakan di tingkat pimpinan. Malah, lanjut dia, juga sudah dibicarakan dengan MPR dan DPD. "Kalau sudah begini, masak distop?" kata wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Karena sudah melalui proses, Marzuki menegaskan, pembangunan gedung baru itu tidak dapat lagi dihentikan. "Konsultannya sudah dibayar, desainnya juga sudah selesai untuk 27 lantai dari 36 yang kita rencanakan," pungkasnya. Langkah DPR itu bisa dibilang nekat karena sejumlah kalangan mengkritik pembangunan gedung yang sangat mahal tersebut di tengah persoalan ekonomi bangsa yang masih membelit.

Pimpinan DPR juga gusar terhadap isu-isu miring yang terus dialamatkan kepada mereka. Terutama, terkait dengan isu rencana pembangunan spa, kolam renang, dan fasilitas pijat dalam rencana pembangunan. Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR yang berasal dari Fraksi PAN, meminta Badan Kehormatan DPR turun tangan mengusut penyebar isu yang dianggap menyesatkan tersebut. "Saya minta diusut tuntas, ada agenda apa dan siapa yang menyebarkan isu itu, kami telah dibuat kaget dengan isu-isu tersebut," tegas Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (2/9).

Dia menyatakan, sebenarnya bisa memahami reaksi masyarakat yang kemudian jadi marah itu. "Tapi, juga harus diketahui bahwa jajaran pimpinan juga marah kalau ada yang coba-coba memfitnah pimpinan DPR dan lembaga ini," imbuh Sekjen DPP PAN itu.

Rencana pembangunan fasilitas relaksasi memang tidak disampaikan langsung oleh pimpinan DPR ataupun anggota badan urusan rumah tangga (BURT). Melainkan, team leader dari Tim Teknis Pembangunan Gedung Baru DPR Budi Sukada. Namun, saat itu, Budi menyampaikan dalam satu forum yang sama, yaitu acara sosialisasi resmi rencana pembangunan gedung baru oleh BURT pada 30 Agustus 2010 lalu. (dyn/c3/tof)
Sumber: Jawa Pos, 3 September 2010