Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI segera merampungkan inventarisasi terhadap sejumlah unit usaha milik TNI. Tim akan mengeluarkan rekomendasi hasil inventarisasi tersebut kepada pemerintah pada akhir September nanti. "Rekomendasi berikut usul draf peraturan presiden diserahkan akhir September. Diharapkan, dalam sebulan, peraturan presiden segera terbit," ujar Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Nasional Bisnis TNI, dalam diskusi di Jakarta kemarin. Rekomendasi yang bakal dihasilkan Tim, kata Erry, berisi teknis pengambilalihan bisnis TNI dan penataan terhadap unit usaha TNI meliputi koperasi, yayasan, dan usaha lainnya yang ada.

Menurut Erry, verifikasi tersebut tak menemui kendala. Namun, hambatan yang muncul lebih pada ketidaksiapan, keengganan, dan kekhawatiran dari koperasi, yayasan, atau badan usaha lain yang diverifikasi. "Ya, itu hambatan normal saat perubahan muncul," ujarnya. Erry mengatakan, saat verifikasi tersebut, tidak ada kasus yang muncul. Tapi, menurut Erry, jika proses yang dilakukan Tim dilanjutkan dengan audit investigasi dan penyelidikan, pasti ditemukan kasus.

Sementara itu, Rizal Sukma, pengamat militer dari CSIS, mengatakan kerja tim termasuk cepat. Tapi, menurut dia, hal itu masih belum selesai. Sebab, pengambilalihan teknis belum dilaksanakan. "Mungkin akan muncul masalah, misalnya, ke mana atau departemen apa yang akan menampung bisnis tersebut," ujarnya. Belum lagi munculnya keluhan dari masyarakat jika bisnis yang dijalankan TNI ternyata diperlukan. Misalnya rumah sakit atau sekolah. "Ini butuh pemikiran lebih lanjut," ujarnya.

Sedangkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodha Wardhani, mempertanyakan konsekuensi hukum jika hasil kerja Tim selesai tapi peraturan presiden tak segera terbentuk. Sebab, menurut dia, tidak ada konsekuensi hukum atau sanksi kepada pemerintah jika tak menyelesaikan pengalihan sesuai dengan aturan yang ada. TITIS SETIANINGTYAS

Sumber: Koran Tempo, 12 Agustus 2008