Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengharapkan pada 2011-2012 sebanyak 70 kementerian dan lembaga negara bisa menyelesaikan reformasi birokrasi. Penyelesaian itu diharapkan diikuti pula dengan reformasi birokrasi di setiap daerah.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta kepada Kompas, Minggu (23/8) di Jakarta, mengakui memang banyak yang tak yakin dengan harapan dan target reformasi birokrasi yang tuntas pada 2011 sebagaimana disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna Khusus DPD, termasuk target dan harapan Bappenas.

”Namun, kapan kita punya keyakinan untuk menuntaskan reformasi birokrasi kalau tidak punya target dan harapan? Dari sisi pemerintah, apa pun ketidakyakinan orang, pemerintah harus tetap mempunyai keyakinan untuk menuntaskan reformasi birokrasi kita,” ujar Paskah.

Menurut Paskah, target dan harapan penyelesaian reformasi birokrasi pada 70 kementerian dan lembaga itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. ”Bappenas mempunyai perencanaan yang mengacu pada perencanaan masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dari rencana masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bappenas menyusunnya dalam rencana besar reformasi birokrasi secara nasional,” tambahnya lagi.

Setelah reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, dan Mahkamah Agung, berikut perbaikan remunerasi yang rujukan besaran nilainya dari Depkeu, kata Paskah, pada tahun anggaran sekarang dan tahun depan pemerintah menargetkan 13 kementerian dan lembaga selesai melakukan reformasi birokrasi.

Sebanyak 13 kementerian dan lembaga negara itu antara lain Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

”Reformasi birokrasi adalah salah satu dari sasaran bidang hukum pada tahun anggaran 2010. Sasaran lainnya adalah penguatan hukum, demokratisasi, dan otonomi daerah,” lanjutnya.

Menurut Paskah, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 5 triliun tahun 2010 dalam rancangan APBN tahun depan untuk penguatan bidang hukum tersebut. (har)

Sumber: Kompas, 24 Agustus 2009