Masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara menaruh harapan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang dilantik kemarin (20/10). Harapan itu beragam, dari terciptanya harga bahan pokok murah, penegakah hukum dan hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi.

Joko, pedagang minuman di Surabaya, berharap pemerintahan SBY ke depan bisa membawa kemakmuran rakyat. "Harapannya rakyat lebih makmur lagi dibanding tahun kemarin, dan tidak lupa sembako (sembilan bahan pokok) tidak naik," katanya.  

Ia menilai kepemimpinan SBY periode pertama sudah baik, terlihat dari penurunan bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), kesehatan gratis, dan pendidikan murah. “Harapan kami BLT tetap diberikan, pendidikan baik menengah maupun tinggi harus murah. Selama ini pendidikan terutama pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang.”

Muslimatun, pedagang buah di Pasar Pucang Anom, Surabaya, berharap SBY dan Boediono membuktikan janji selama kampanye terutama soal pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. "Harapan saya pendidikan dan kesehatan itu benar-benar digratiskan, tidak hanya janji-janji saja," katanya.  

Rektor Universitas Surabaya, Wibisono Harjopranoto, mengharapkan SBY lebih memperhatikan sektor pertanian yang mencakup hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Kebijakan mikro pemerintahan baru SBY juga harus memperhatikan sektor pertanian. Misalnya bagaimana pengadaan pupuk, irigasi dan pembibitan. "Karena 50 persen penduduk Indonesia mengambil mata pencaharian di bidang itu, menurut saya harus mendapat perhatian lebih konkrit," katanya.  

Wibisono menilai, selama ini sektor pertanian kurang digarap serius oleh SBY. Hasil konkret belum bisa dilihat, meski sudah ada perbaikan. Strategi pengembangan pertanian komprehensif yang berdaya saing belum dimunculkan.

"Indonesia masih menjadi bangsa yang konsumtif dengan mengimpor dan bukannya ekspor. Pada dasarnya, pemerintahan yang baru harus memikirkan untuk menggeser Indonesia dari bangsa konsumstif menjadi produktif," kata dia.  

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Matius Murib berharap pemerintahan SBY ke depan mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya.

"Kenapa para korban HAM menaruh harapan pada SBY, karena SBY sosok pemimpin yang berani dan bertindak tegas sesuai hati nurani rakyat,” kata Matius saat dihubungi Jurnal Nasional di Jayapura, Selasa (20/10).  

"Kalau memang SBY dapat menyelesaikan kurang lebih tiga kasus dari beberapa kasus pelanggaran HAM Papua, maka rakyat Papua bisa menarik napas lega. Tapi setelah masa kepemimpinan ini selesai ternyata belum ada kemauan politik untuk memperbaiki masalah pelanggaran HAM, maka SBY masih gagal," ujarnya.

Menurut dia, beberapa pelanggaran HAM Papua yang berat di antaranya kasus Wasior, pembobolan Gedung Senjata di Wamena, dan kasus Abepura.

Dengan penyelesaian pelanggaran HAM dan dukungan status otonomi khusus Papua, kata dia, pemerintah bisa menciptakan suasana lebih baik, sehingga memberi rasa keadilan bagi warga negara Indonesia di provinsi paling timur Indonesia ini.

Di Semarang, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Cinta Indonesia Cinta KPK (Cicak) Jawa Tengah melakukan aksi untuk menyampaikan aspirsai terkait pelantikan presiden dan wakil presiden, Selasa (20/10).

"Presiden SBY ke depan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk ikut mendorong percepatan pemberantasan korupsi," kata Eko Haryanto, koordinator aksi Cicak Jawa Tengah kemarin. Menurut dia, langkah-langkah itu di antaranya mempercepat izin pemeriksaan terhadap kepala daerah agar kasus-kasus yang selama ini stagnan dapat berjalan kembali.  

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah ini meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam meminimalkan gerakan yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi seperti penggembosan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak lupa, kami juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kriminalisasi yang mengancam gerakan yang mendorong upaya percepatan pemberantasan korupsi," ujarnya.  

Opin Tanati/Heri C Santoso/Witanto /by : Jan Prince Permata

Sumber: Jurnal Nasional, 21 Oktober 2009