Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, Selasa (26/1), mengkritik program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang jatuh pada 28 Januari 2010. Mereka mengkritik program 100 hari dari berbagai bidang. Kritik itu juga disiapkan sejumlah elemen dengan berunjuk rasa pada 28 Januari 2010.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki, dalam konferensi pers, menilai, hingga 100 hari pemerintahan Yudhoyono- Boediono, pemberantasan korupsi justru semakin melemah. Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis menambahkan, selama 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Boediono, pemberantasan korupsi hanya dijadikan aksesori semata. Itikad memberantas korupsi dimentahkan oleh ambivalensi pemerintah sendiri.

”Ada erosi komitmen pemberantasan korupsi dalam banyak hal,” ujar Todung.

Kritik juga disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Agung Putri dalam jumpa wartawan ”Catatan Elsam atas 100 Hari Kinerja Bidang Hukum dan HAM Pemerintahan SBY” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta.

Menurut Agung Putri, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I sudah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam hukum nasional. Komitmen penegakan hak asasi manusia sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009.

Namun, komitmen RPJM Nasional itu gagal diintegrasikan dalam rencana program 100 hari pemerintahan KIB II. ”Selama 100 hari pemerintahan KIB II, kami sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk tentang adanya langkah-langkah untuk menyelesaikan agenda hukum dan HAM yang dirumuskan dalam program lima tahun sebelumnya,” ujar Agung Putri.

Diskusi ”Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono” juga diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia di Jakarta. Pembicaranya dosen UI, Boni Hargens, Ketua YLBHI Patra M Zen, ekonom Hendri Saparini, serta Andrianto, Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi.

”Kami melihat program 100 hari pemerintahan SBY malah lebih baik pada 2004. Saat itu tingkat kepercayaan masyarakat mencapai 60-70 persen setelah 100 hari. Saat ini, kasus Bank Century justru membuat tingkat kepercayaan masyarakat merosot,” kata Boni Hargens.

Namun, salah satu anggota KIB II, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, mengklaim program 100 hari kementeriannya sudah mencapai 100 persen. Program 100 hari yang dilakukannya, antara lain, koordinasi, sinkronisasi, dan operasionalisasi kebijakan dengan sektor terkait.

Terkait aksi mahasiswa memprotes pemerintahan SBY-Boediono, Rektorat Universitas Nasional (Unas) di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin malam, membubarkan aksi mogok makan tiga mahasiswa Unas sejak Minggu (24/1).

Pembantu Dekan III FISIP Unas Dodi Triwidodo mengatakan, pembubaran aksi mogok makan dilakukan atas perintah Rektor Unas. ”Kampus bukan arena berpolitik praktis,” kata Dodi.

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigjen (Pol) Edmon Ilyas menyatakan siap menghadapi unjuk rasa 28 Januari di wilayahnya.(ink/hln/nta/who/bur)

Sumber: Kompas, 27 Januari 2010