Mabes Polri meminta agar Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan secara jelas sumber dokumen yang menyatakan adanya jenderal yang mempunyai rekening miliaran rupiah. Tanpa validitas informasi, Polri tak akan merespons.

''Kalau ada laporan resmi, baru kami tindak lanjuti,'' kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis kemarin. ''Jangan bicara di luar tanpa bukti. Saran saya, laporan itu (dibuat) setelah akurat. Enggak usah banyak bicara. Ini agak aneh. Akurat juga belum, sudah bilang ke mana-mana,'' ujarnya.

Menurut Zainuri, kepolisian heran dengan munculnya informasi tersebut. Sebab, data yang dianggapnya belum akurat tersebut ternyata sudah dipublikasi. ''Jangan banyak bicara, sesuai aturan saja, ini aneh, kan belum apa-apa sudah gembar gembor,'' imbuhnya.

Zainuri pun enggan menjawab saat ditanya apakah dugaan rekening mencurigakan ini sama dengan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). '''Tanya saja sendiri ke PPATK, saya belum tahu persis kalau itu ada,'' tegasnya.

ICW bakal menyerahkan data terkait rekening miliaran rupiah milik jenderal ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Kepala Divisi Investigasi ICW Tama Satrya Langkun menyerahkan tindak lanjut pengusutan kasus tersebut ke satgas. ''Kami hanya menyalurkan data dari masyarakat,'' ungkapnya kemarin.

Sebelumnya, ICW melansir laporan bahwa ada jenderal Polri berbintang dua yang mempunyai rekening Rp 95 miliar yang dipisah dalam dua akun, masing-masing Rp 48 miliar dan Rp 47 miliar, melalui anaknya.

Menurut dia, yang punya wewenang mengusut adalah aparat hukum. ''Kami meminta satgas ikut pro-aktif terhadap laporan ini,'' tegasnya.

Namun, hingga kemarin, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum belum menerima laporan apa pun dari ICW. ''Tidak ada yang masuk sampai sekarang,'' ungkap anggota satgas Mas Achmad Santosa saat dihubungi kemarin. (rdl/aga/c5/iro)
Sumber: Jawa Pos, 4 Mei 2010