Antikorupsi.org, Jakarta, 30 September 2016 – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, berharap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI dapat dijadikan contoh pilkada yang berkualitas.

“Harus jadi etalase pilkada yang berintegritas. Bebas dari manipulasi dana kampanye dan politik uang,” katanya di Jakarta, Kamis 29 September 2016.

Hal tersebut dikarenakan Pilkada DKI saat ini memiliki daya tarik dan sorotan publik yang lebih luas dibanding gelaran pilkada di daerah lainnya.

Selain itu, Donal juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, yang kini kembali mencalonkan diri dalam Pilkada DKI untuk memberikan contoh atas keterbukaan dana kampanye.

“Sebagai inkumben. Ahok kami tantang untuk bisa lebih maju membuka data soal dana kampanye,” cetusnya.

Selama ini Ahok dinilai Donal acapkali memiliki perhatian terhadap keterbukaan dan asal-usul kekayaan. Hal itu harus Ahok buktikan dalam statusnya sebagai calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada DKI yang saat ini berlangsung.

Kendati demikian, Donal berkata hal tersebut bukan berarti kandidat lain tidak mesti berbuat serupa. Kandidat yang maju pada Pilkada DKI kali ini juga harus terbuka dalam hal pendanaan kampanye, termasuk diantaranya penerimaan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye.

“Kita berharap mereka lebih maju dan lebih baik soal pencatatan dan kampanye,” ujar Donal.

Gelaran Pilkada Serentak 2017 saat ini telah memasuki masa pencalonan. Dalam Pilkada DKI sendiri tiga pasangan calon telah resmi mendaftarkan diri untuk bertarung meraih posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ketiga pasangan tersebut yaitu Ahok – Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti – Sylviana Murni, dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

(Egi)