ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyimpangan pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa.

Dalam konfrensi pers yang diselenggarakan di Kantor ICW, Senin (9/3/2015), terungkap bahwa modus penyimpangan yang sama juga terjadi pada mata anggaran lainnya, semisal perangkat response murid untuk evaluasi belajar, i-Multimedia education connect system untuk SMA, serta pengadaan perangkat scanner dan printer 3D.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menjelaskan, pada APBD 2014 terdapat pengadaan 50 paket UPS untuk sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dalam proses lelang yang diumumkan pasca kualifikasi tanggal 7 hingga 13 November 2014.

Dalam seminggu, pemenang paket-paket lelang ini langsung ditetapkan dan diumumkan pada 22 November 2014 dengan masa sanggah 23 hingga 27 November 2014. Pada tanggal 1 Desember 2014, seluruh kontrak telah ditandatangani. Firdaus menyimpulkan, “Telah terjadi kejanggalan pada 50 pengadaan UPS berlangsung kurang dari sebulan. Dengan singkatnya proses pengadaan, tidak ada waktu yang cukup untuk menyampaikan sanggahan atau keberatan."

Rincian anggaran paket-paket pengadaan UPS tersebut memuat berbagai komponen belanja, antara lain honorarium Tim PBJ sebesar Rp 4,905 juta, belanja dokumen dan administrasi tender sebesar Rp 495.000, belanja pengadaan rak besi Rp 968 juta, pengadaan UPS/stabilizer sebesar Rp 1,92 miliar, dan pengadaan instalasi listrik sebesar Rp 3,1 miliar dengan total belanja pengadaan UPS sebesar Rp 6 miliar.

Sementara dalam pengadaan perangkat response murid guna evaluasi belajar dianggarkan sebesar Rp 3,758 miliar untuk satu sekolah yang terdiri dari 37 unit original Microsoft Operating System (Windows 7) seharga satuan Rp 880 ribu; 37 set perangkat respons dengan harga satuan Rp 54,780 juta; 37 unit Teaching View Wireless Tablet  dengan harga satuan Rp 10,450 juta; 37 unit Assessment Suite System Software sebesar Rp 10, 670 juta per unit; 37 unit Tablet Touchscreen terinstall Workspace dengan harga satuan Rp 2,970 juta; 37 unit Virtual Interaktif Workspace sebesar Rp 2,759 juta per unit; 37 unit laptop dengan harga satuan Rp 6,325 juta; 37 unit LCD projector dengan harga satuan Rp 12,375 juta per unit; dan 37 rol kabel masing-masing seharga Rp 367 ribu.

Firdaus juga memaparkan rincian berikut dalam pengadaan i-Multimedia Education Connect System yang dianggarkan sebesar Rp 5,936 milyar.

Dalam pengadaan alat scanner dan printer 3D yang dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar untuk setiap sekolah, terdiri dari 2 set scanner 3D seharga 1,2 miliar per set; 68 unit Positioning Target sebesar Rp 3,1 juta per unit; 2 unit Printer 3D masing-masing seharga Rp 1,3 miliar; 12 pak Material Model masing-masing seharga Rp 12,5 juta; 24 pak Material Support seharga Rp 6,3 juta per pak dan 2 unit Laptop sehargai Rp 27,5 juta per unitnya.

Firdaus menyimpulkan, pengadaan UPS hanyalah bagian kecil dari 1482 mata kegiatan dengan total anggaran Rp 5,060 triliun. “Dengan realisasi belanja Rp 2,3 triliun, maka 51,5% atau 1,194 triliun berpotensi penyimpangan barang dan jasa dari 454 paket kegiatan," jelasnya.

“Semua mata anggaran atau proyek itu termuat pada APBD 2014 dan 2015. Kami menemukan faktor rent seeking dalam belanja barang dan jasa dengan indikasi mark-up. Bukan hanya di dinas pendidikan, dinas lainnya pun kemungkinan juga melakukannya,” tegas Firdaus.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, dari 39 perusahaan yang memenangkan paket pengadaan di lingkungan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2012-2014, tiga perusahaan di antaranya, yaitu CV. Anugerah Indah Mahakarya memenangkan 14 paket dengan nilai Rp 49,4 miliar, PT Debindo Jaya memenangkan 16 proyek dnegan nilai anggaran Rp 73,7 miliar, dan PT. Dinamika Airufindo Persada memenangkan 17 proyek sebesar Rp 74,6 miliar.

"Dari hasil penelusuran kami, di antara 39 perusahaan tersebut hanya empat perusahaan yang masuk ke dalam asosiasi perusahaan tekni-mekanikal dan elektronikal," jelasnya.***