Dari empat audit dalam pengelolaan aset Sekretariat Negara yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, satu di antaranya dinilai paling parah, yakni mengenai pengelolaan aset Kemayoran yang dikelola Setneg.

Selain dari sisi indikasi penyimpangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga dari sisi kerja samanya dengan BPK ketika melakukan audit. Tiga aset lainnya yang diaudit adalah aset Gelora Bung Karno, aset Sekretariat Negara (Setneg), dan aset Sekretaris Presiden.

Demikian diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution menjawab pers seusai rapat koordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (15/11).

Audit aset Kemayoran paling parah karena selain banyak indikasi penyimpangan, pengelolaannya juga tidak kooperatif ketika diminta menyerahkan sejumlah dokumennya. Juga ketika BPK selesai melakukan audit, mereka tidak mengirimkan tanggapan hasil audit BPK meskipun sudah ditunggu, sehingga laporan audit BPK yang dilaporkan tidak memuat tanggapan dari auditee (SetnegRed), ujar Anwar.

Menurut Anwar, empat laporan audit Setneg itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Presiden pekan lalu.

Tentang indikasi penyimpangan audit Gelora Bung Karno, Anwar menyatakan sudah sangat jelas.