Anggota Komisi III DPR dari Gerindra Martin Hutabarat menilai penangkapan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Nunun Nurbaeti yang lari ke luar negeri belum dijadikan prioritas penegak hukum. Akibatnya, dia masih saja jadi buronan interpol.

“Elite penguasa dan penegak hukum tidak melihatnya sebagai prioritas untuk diburu dan KPK pun bersikap setengah hati untuk mencari dan menangkap Nunun,” kata Martin Selasa (9/8).

Kasus Nunun juga dirasakan Martin tidak menyentuh elite kekuasaan. Sehingga aparat lebih semangat menangkap Nazaruddin ketimbang Nunun. “Nazaruddin bisa diketemukan karena kasusnya telah menyentuh internal elite kekuasaan, dan kepentingan elite tersebut untuk cepat-cepat menyelesaikan persoalan internal mereka dan mendorong aparat lebih serius mengupayakan penangkapan Nazaruddin melalui interpol,” kritik Martin.
Selain itu, menurut Martin, Nazaruddin tidak dilindungi jaringan di internasional. Nazaruddin yang hanya mengandalkan uangnya untuk bertahan hidup, akhirnya tertangkap setelah jadi buronan interpol.

“Lagipula posisi Nazaruddin yang hanya mengandalkan uangnya tapi tidak memiliki jaringan yang kuat di negara lain membuat interpol tidak kesulitan menangkapnya. Hal inilah yang membedakannya dengan Nunun Nurbaetie,” terangnya.

Ia menduga, Nunun tak akan ditemukan dalam jangka waktu lama. “Bagi KPK lebih aman Nunun di luar, daripada ada Nunun datang ke Indonesia yang membuat KPK harus repot setengah mati untuk mencari orang dibelakang Nunun yang menjadi penyandang dana suap DGSBI,” duganya.

Terpisah peneliti ICW Febri Diansyah menyatakan, supaya tidak terjadi standar ganda, maka buronan KPK lainnya pun harus segera ditangkap. “Tidak boleh ada standar ganda dalam penangkapan buron. Keseriusan dalam kasus Nazaruddin juga harus diterapkan pada tersangka kasus cek pelawat, Nunun Nurbaeti,” kata peneliti Febri Diansyah.

Menurut Febri, peranan Nunun sangat penting dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada tahun 2004. Terutama untuk mengungkap aktor utama di balik suap yang melibatkan sejumlah politikus DPR tersebut.
Tidak hanya itu, penangkapan buron juga penting agar KPK terhindar dari kritik. “Dan KPK tidak lagi dituding tebang pilih, seperti yang muncul pada survei LSI kemarin,” ungkapnya.(dtc-80)
Sumber: Suara Merdeka, 10 Agustus 2011