"Sebenarnya uji kepatutan dan kelayakan ini formalitas saja."

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki menyatakan DPR akan lebih memilih Busyro Muqoddas ketimbang Bambang Widjojanto sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Selera politik lebih ke Busyro, karena Bambang bisa menjadi ancaman buat mereka," kata Teten saat dihubungi kemarin. Apalagi, kata Teten, banyak anggota Dewan saat ini terganjal kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. "Sebenarnya uji kepatutan dan kelayakan ini formalitas saja. Sudah diputuskan secara politik sebelumnya," kata dia.

Busyro dan Bambang menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pemimpin KPK di depan Komisi Hukum DPR kemarin. DPR baru akan menentukan pilihannya pada hari ini.

Sekretariat Gabungan Partai Koalisi membantah anggapan telah menyatukan sikap untuk mendukung Busyro sebagai pemimpin KPK. “Setgab belum menentukan nama siapa yang akan dipilih,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopha.

Menurut dia, Setgab tidak pernah secara resmi membicarakan soal nama pemimpin KPK. Selama ini pembicaraan yang ada hanya secara informal. Partai Demokrat, kata dia, hingga kini juga belum menentukan nama.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, menilai proses uji kepatutan dan kelayakan calon pemimpin KPK ini belum menjadi pertimbangan utama pemilihan calon.

"Faktor arahan masih sangat dominan untuk menentukan siapa yang akan terpilih," kata Febri, yang turut menyaksikan proses uji kelayakan secara langsung di gedung DPR kemarin.

Dia menilai, secara personal, banyak anggota Dewan mendukung Bambang. Namun dia tak yakin Bambang yang akan terpilih. "DPR tampak lebih bersemangat saat menguji Bambang," kata dia.

Beberapa anggota DPR memang mengaku lebih memilih Bambang jika tak ada arahan dari fraksinya, salah satu di antaranya Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar. "Kalau tak ada instruksi dari fraksi, jujur saya akan pilih Anda," kata Bambang.

Menurut Febri, ini jadi masalah karena pemilihan pejabat publik justru ditentukan oleh arahan partai. Kekuatan lebih besar itu, kata dia, justru lebih dominan dibanding hasil uji kelayakan itu sendiri.

Sejumlah Fraksi memang belum memutuskan akan memilih siapa. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun, mengaku fraksinya baru akan mengadakan rapat pada Rabu malam atau pagi ini.

Partai Golkar juga belum mau mengungkap siapa calon yang akan dipilih. Anggota Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, mengatakan Golkar akan memilih calon pemimpin KPK yang lebih menekankan pada prinsip pencegahan, bukan sekadar menangkap pelaku korupsi.

"Jadi, bagaimana memberantas korupsi dari sisi hulu," kata dia. ARYANI KRISTANTI | AMIRULLAH | Famega SP | ISMA SAVITRI | ANTON SEPTIAN
 
Sumber: Koran Tempo, 23 November 2010