Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, kini terbuka peluang lebih besar bagi para pengusaha untuk menjadi menteri karena telah terjadi perubahan dalam institusi TNI, Polri, dan birokrasi yang menghalangi personelnya yang aktif untuk menjadi politisi.

Dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan 13 orang berlatar belakang pengusaha (Kompas, 14/11/2005). Adanya sejumlah pengusaha yang menduduki jabatan politik bukanlah sepenuhnya monopoli periode pasca-Soeharto.

Tentu timbul pertanyaan, apa yang membedakan hubungan pemerintah dan pengusaha di masa Orde Baru dengan masa kini? Apakah pola hubungan patronase telah berakhir ataukah masih tetap berlanjut? Jika terus berlanjut, apa bedanya dengan patronase sebelumnya?

Patronase Orde Baru
Dinamika bisnis yang ada sekarang tak dapat diabaikan dari apa yang telah berkembang selama lebih tiga dasawarsa sebelumnya. Di sinilah letak signifikansi politik dan ekonomi Orde Baru. Pengaruh masa lalu tetap kuat membentuk dan mewarisi watak hubungan di antara kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis. Hubungan ini secara khusus disebut patronase bisnis (business patronage).

Awal program ekonomi Orde Baru memang ditandai dengan masuknya modal asing dan utang luar negeri. Hal ini mengesankan seolah-olah di Indonesia belum muncul suatu golongan yang disebut pengusaha. Tapi setelah diberkahi limpahan