Pembatalan pembangunan gedung DPR harus diputuskan secara resmi melalui rapat paripurna. Pembatalan tidak cukup hanya dinyatakan oleh pimpinan DPR, karena hal tersebut membuka celah kecurigaan dari publik bahwa pembatalan ini hanya abal-abal saja.

”Harus tegas dan resmi dinyatakan di rapat paripurna pembatalan ini. Harus lewat paripurna DPR,” kata pengamat parlemen dari Formappi Sebastian Salang dalam acara tasyakuran pembatalan gedung DPR di Jakarta, kemarin.
Dia juga berharap pembatalan ini dapat ikut mendorong pembatalan pembangunan Gedung mewah DPD di seluruh provinsi, yang juga memakan biaya yang sangat besar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari PAN Candra Tirtawijaya mengatakan, proyek-proyek untuk eksekutif juga layak dikritisi, karena banyak juga yang sangat mewah untuk ukuran Indonesia. Ruang-ruang tamu, rumah dinas eselon dua, bupati, walikota sangat mewah, dan banyak jumlahnya.
”Belum lagi mobil dinas mereka yang kategori mobil mewah. Jadi, tentunya banyak sekali uang negara untuk membiayai pengadaan ini semua,” ujarnya.

Candra mengatakan, banyak anggota DPR yang kecewa dengan pembatalan pembangunan. ”Karena pas sekretaris fraksi PAN di depan rapat mengucapkan terimakasih atas pembatalan yang dikatakan Pak Marzuki, tanggapan rekan-rekan yang lain, dingin semuanya. Sepertinya teman-teman kami kurang darah.”
Direktur Nasional LIMA Ray Rangkuti mengatakan, anggota DPR harus sadar dan peduli untuk mereformasi hubungan antara anggota DPR dengan Sekjen. Hal ini agar terhindar dari pemanfaatan mereka oleh oknum di Sekjen DPR.

Harus Tahu

”Kami tidak ingin anggota DPR tidak tahu menahu apa saja fasilitas untuk mereka yang di siapkan Sekjen. Mereka harus tahu detail, agar tidak dimanfaatkan, lalu mereka yang lebih dulu dikecam,” katanya.

Sementara Heni Yulianto dari TII (Tranparency International Indonesia) memberikan apresiasi kepada anggota DPR yang telah konsisten mendorong pembatalan proyek raksasa tersebut.
Dia meminta publik dan pers tidak langsung berhenti mengawal kasus ini, karena bisa jadi terjadi tender ulang atau terjadi modus pembangunan atau renovasi secara diam-diam.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Maruarar Sirait apresiasi kepada pers yang telah ikut mengawal dan memberi support psikologis terhadap anggota DPR yang sejak awal menolak pembangunan gedung tersebut.
Menurutnya, sebaiknya untuk kedepannya, kebijakan yang menggunakan uang negara dalam jumlah besar jangan diputus terlebih dahulu, sebelum meminta pendapat dari rakyat.
”Kalau rakyat tidak setuju ya tunda atau batalkan. Saya keliling ke seluruh Indonesia, saya tanya tidak ada yang setuju pembangunan gedung yang mewah itu,” katanya.(F4-25)
Sumber: Suara Merdeka, 26 Mei 2011