DPR RI dinilai melakukan upaya ‘pembajakan’ kepada pemerintah karena mengklaim telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan gedung baru DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

"Kita ragu dan ada indikasi ini adalah klaim sepihak DPR yang kemudian mengatasnamakan Presiden.  Ini (DPR) ada upaya membajak pemerintah," kata Donal di ICW, Selasa (28/4/2015).

Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan persetujuan atas usulan gedung DPR yang baru. Menurutnya, persetujuan itu hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.

"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah membangun museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru,"  tegasnya beberapa hari lalu.

Antara pengakuan pemerintah dan DPR, lanjut Donal, terlihat saling bertabrakan. Hal ini menandakan terjadi permasalahan anggaran yang tidak transparan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBNP-P) terkait pembangunan gedung baru DPR RI. Sedangkan dari sisi kebijakan publik, ICW tidak melihat ada urgensi untuk membangun gedung baru bagi anggota DPR.

“Saat ini belum jelas detail anggarannya, apalagi dalam APBN 2015 tidak tertera secara jelas berapa biaya pembangunan gedung baru DPR,” ujarnya.

Jika dilihat dari segi kebutuhan, faktanya, anggota DPR lebih senang melakukan kegiatan (rapat) di luar gedung. Ini bukan karena kurangnya fasilitas ruang rapat di gedung DPR, melainkan para wakil rakyat lebih senang melakukan kegiatan rapat di luar kantor. Selain itu, dari segi kinerja politik, anggota DPR belum menunjukan hasil kerja yang signifikan kepada konstituen selama menjabat.

“Justru kegiatan reses yang diperbanyak, ditambah dengan konflik lembaga internal partai yang merembet luas ke DPR. Hal ini membuat kinerja DPR sangat buruk, sehingga tidak layak kemudian mereka belum kerja ‘apa-apa’ malah diberikan fasilitas baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, ICW menolak pembangunan gedung baru DPR. Karena dari sisi mekanisme budgeting dan kebijakan publik tidak bisa nyambung dengan kinerja DPR.