"Ini membahayakan citra SBY sendiri."

Partai-partai politik yang berkoalisi dalam pemerintahan mengkritik keras sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan berusaha "steril" dalam kasus penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka mendesak Presiden bersikap lebih tegas.

"Kalau polemik (antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi) terus berlangsung, ini seperti negara tanpa pemerintahan. Institusi berjalan sendiri-sendiri," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Nursyahbani Katjasungkana saat dihubungi kemarin. "Membahayakan citra SBY sendiri."

Kepolisian beberapa hari lalu menahan dua pimpinan nonaktif KPK itu dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Penahanan ini menuai protes dari berbagai kalangan, yang umumnya menganggap langkah polisi itu sebagai bentuk arogansi dan pamer kekuasaan.

Dalam situasi itu, Presiden Yudhoyono mengatakan dirinya tak ingin mengintervensi proses hukum di kepolisian. Presiden menegaskan bahwa yang terjadi pada Bibit dan Chandra adalah masalah pribadi, tak terkait dengan perseteruan antarlembaga. Ia bahkan tak setuju terhadap penggunaan istilah "kriminalisasi KPK" dalam kasus ini.

Nursyahbani menilai Presiden Yudhoyono semestinya turun tangan karena kasus ini telah melebar ke ranah politik dan sosial. Apalagi, katanya, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian sangat rendah. "(Intervensi) harus dilakukan karena ini bisa jadi puncak kebencian kepada polisi."

Sikap Presiden yang menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum ke kepolisian dinilai tak tepat karena ada pejabat tinggi di kepolisian yang diduga turut terlibat. Adanya pejabat tinggi di kepolisian yang diduga terlibat dianggap bisa menimbulkan konflik kepentingan. "Kapolri ini sudah tidak netral lagi karena ada anak buahnya yang diduga terlibat," kata Nursyahbani. Sebelumnya, KPK sempat melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Adji kepada Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri karena dia bukannya menangkap, malah menemui Anggoro Widjojo, buron kasus ini, di Singapura. Namun, Susno tak mendapat sanksi apa-apa.

Kritik serupa dilontarkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar. Pihaknya menghargai sikap Presiden Yudhoyono, yang dalam jumpa persnya beberapa hari lalu mengatakan akan berdiri paling depan jika ada pihak yang ingin membubarkan KPK. "Namun, kami harapkan implementasi di lapangan harus lebih jelas," kata Hazrul.

Presiden Yudhoyono diminta menghadirkan semua pihak yang berpolemik agar duduk perkaranya jelas. "Pemanggilan tidak akan dianggap mengintervensi karena sudah terjadi pro dan kontra di masyarakat."

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengusulkan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk panitia kerja guna mengusut rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dan sejumlah petinggi Kejaksaan. "Paling tidak mencari tahu siapa dalang semua ini. Karena kami yakin ada dalangnya," kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, saat dihubungi Tempo kemarin.

Sebagai wakil partai di luar pemerintahan, anggota Komisi Hukum DPR dari PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, mendesak Presiden membentuk tim penyidikan koneksitas Polri dan KPK dalam kasus ini. Ia menilai pidato Presiden pekan lalu ihwal masalah ini sangat normatif dan tidak bisa menjawab kegalauan masyarakat. DWI RIYANTO | MUNAWWAROH

Sumber: Koran Tempo, 2 November 2009