Saat Rapat Fraksi, Tak Ada Yang Menolak

Riak-riak penolakan terhadap pembangunan gedung baru di DPR kembali terdengar. Partai Hanura dan Gerindra menegaskan bahwa partainya tetap menolak pembangunan gedung setinggi 36 lantai yang diperkirakan senilai Rp 1,6 triliun itu.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menyatakan tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR. Dia meminta Fraksi Partai Hanura di DPR menolak rencana pembangunan gedung berlantai 36 itu. ''Waktu pembangunan gedung baru DPR sangat tidak tepat. Kami tidak setuju,'' ujar Wiranto di Kantor DPP Hanura kemarin (3/9). Wiranto kemarin didampingi sejumlah anggota Fraksi Hanura.

Menurut Wiranto, momen pembangunan gedung baru DPR tidak tepat karena kesejahteraan rakyat belum tercapai. Seharusnya derita rakyat tidak ditambahi dengan pembangunan gedung baru DPR. ''Memang beliau-beliau anggota fraksi ini butuh, namun tidak etis dibangun semewah itu,'' jelasnya.

Harus diakui bahwa DPR saat ini membutuhkan gedung baru. Sebab, kondisi gedung Nusantara I DPR saat ini retak-retak. Namun, kata Wiranto, seharusnya pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. ''Kami pikir saat ini belum dibutuhkan,'' ujarnya.

Dari Senayan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo juga menyatakan bahwa fraksinya menolak pembangunan gedung. Menurut dia, luas dan kemewahan yang ingin ditunjukkan gedung baru itu sudah berlebihan. ''Dengan ruangan yang ada sekarang saja, sebenarnya kami sudah cukup puas,'' kata Edhy.

Dia mengakui, para anggota dewan memang memerlukan penambahan tenaga ahli. Untuk itu dibutuhkan ruangan yang lebih besar. Saat ini ruangan kerja setiap anggota dewan hanya sekitar 30 meter persegi. ''Tapi, luasnya kan tidak harus 120 meter persegi,'' katanya.

Gedung baru ini rencananya memiliki luas bangunan 157 ribu meter persegi. Setiap anggota dewan mendapat jatah ruangan 120 meter persegi. Itu diproyeksikan untuk turut menampung lima staf ahli dan seorang asisten pribadi.

Edhy juga mempertanyakan besarnya anggaran pembangunan. Menurut dia, misalnya setiap ruangan diasumsikan seluas 100 meter persegi, maka untuk 560 anggota dewan, hanya diperlukan 56 ribu meter persegi. Di tambah parkir basement dan keperluan ruang rapat, diperkirakan tak lebih dari 70 ribu meter persegi. ''Saya kira (anggarannya, Red) Rp 500 miliar saja nggak sampai,'' tegasnya.

Edhy menyampaikan, kalaupun ingin membangun gedung baru, sifatnya harus penambahan. ''Nanti malah bingung gedung lama itu (Nusantara I) mau dijadikan apa,'' kata Edhy. Dia mendesak agar pembangunan gedung baru kembali ditinjau.

Anggota BURT dari FPPP Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, dalam rapat-rapat BURT tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi. Menurut dia, suara penolakan hanya muncul di luar forum rapat resmi. ''Coba cek di risalah rapat, tidak ada yang menolak,'' katanya.

Menurut Thomafi, PPP tetap memandang gedung baru diperlukan. ''Sejauh itu tidak mewah dan betul-betul mencerminkan sebagai fungsi gedung parlemen. Terkait mewah atau tidak, kita serahkan kepada instansi terkait, yakni Kementerian PU. Saya sama sekali tidak tertarik pada urusan teknis,'' tegas Wasekjen DPP PPP itu. (bay/pri/c4/agm)
Sumber: Jawa Pos, 4 September 2010