Sebanyak 26 anggota Parlemen Myanmar bertandang ke Indonesia Corruption Watch pada selasa, 12 Desember 2012. Mereka bermaksud berbagi pengalaman mengenai proses demokrasi dan transisi dalam rangka melakukan terobosan di berbagai bidang seperti pemerintahan, politik, dan pemberantasan korupsi.

Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim junta militer yang otoriter, Myanmar kini tengah mengarah ke pemerintahan yang demokratis. Mereka mulai menata posisi dan fungsi lembaga negara. Partai politik pun bermunculan dan ruang bagi warga untuk partisipasi dalam mengkritisi jalannya pemerintahan mulai dibuka.

“Walau begitu, berbagai permasalahan lama masih tetap ada. Pelayanan-pelayanan kebutuhan dasar warga tetap buruk.  Lembaga-lembaga belum terbuka, termasuk kementrian. Kami kesulitan untuk mendapat informasi kebijakan dan anggaran. Mereka masih korup. Kami yang datang ke sini bersih. Kami ingin belajar cara membuka informasi dan mendorong aturan pemberantasan korupsi,” Ujar U Saw Than Tun anggota parlemen dari Phalon Sawaw Democratic Party (PSDP).  

Dalam kunjungan ke ICW, anggota Parlemen Myanmar diterima oleh tiga orang anggota badan pekerja, Ade Irawan, Abdullah Dahlan, dan Emerson Juntho. Dalam pertemuan tersebut ketiganya menjelaskan sejarah perkembangan dan tantangan yang dihadapi ICW, gambaran mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, serta upaya-upaya ICW dalam rangka memperkuat warga dan parlemen.

“Kami sangat tertarik dengan ICW dan ingin dorong lembaga yang sama di Myanmar. Kami akan mengundang ICW ke Myanmar untuk berbagi pengalaman langsung dengan civil society,” Kata Nang Raw, Program Manager Shalom Foundation yang turut mendampingi anggota parlemen Myanmar ke ICW.

Kedatangan anggota Parlemen Myanmar ke ICW difasilitasi oleh AJAR dan British Council Myanmar. Selain ke ICW mereka pun mendatangi DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, Formappi, dan PSHK. Kunjungan tujuh hari mereka di Indonesia diakhiri kunjungan ke Monumen Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.