Antikorupsi.org, Jakarta, 15 April 2016 – Mencuatnya nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen ‘Panama Papers’ harus dijadikan momentum untuk mendorong etika pejabat publik. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, dalam melihat persoalan tersebut, Indonesia belum menyentuh ranah etis. Situasi ini jauh berbeda dengan di Islandia yang dapat membuat Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri. “Level mereka sudah sampai level etis,” kata Prastowo dalam diskusi ‘Buka-Bukaan Panama Papers’ di Tempo, Kamis, 15 April 2016.

Padahal dari sisi materi, Perdana Menteri Islandia tidak bersalah. Namun karena dia tidak mengumumkannya, ini lalu menjadi persoalan etis, “Kalau di Indonesia berbeda, sebelum kita membuktikan, dia tidak akan merasa bersalah.”

Hal ini diperparah dengan maraknya pejabat publik yang berlindung dibalik dikotomi legal dan ilegal, padahal di Barat dikotomi tersebut telah menjadi etis dan tidak etis.

Prastowo lalu mengatakan, kondisi saat ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan etika para pejabat publik. Ini termasuk dengan mendorong para pejabat publik yang berperilaku tidak etis untuk mundur dari jabatannya. “Kita bisa dorong terus supaya dia akuntabel, supaya dia mempertanggungjawabkan.”

Nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, belakangan ramai dibicarakan. Salah satu nama yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Harry diketahui memiliki perusahaan offshore bernama Sheng Yue International Limited.

Harry tidak menampik informasi tersebut dan mengatakan membentuk perusahaan tersebut atas permintaan anaknya. Ia juga menyatakan telah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan hal tersebut. Menurut keterangan Harry, Presiden tidak berkeberatan selama tidak terdapat kerugian negara dalam hal tersebut.

(Egi / Dari Berbagai Sumber)