Kepergian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ke Washington DC, AS, untuk menjalani pekerjaan barunya sebagai managing director Bank Dunia tinggal menghitung hari. Di rapat terakhirnya dengan DPR kemarin (10/5), Sri Mulyani menyempatkan pamit kepada Komisi XI DPR yang menjadi mitra kerjanya.

Salah satu pernyataan Sri Mulyani yang menarik, dirinya merasa sudah berhasil menjalankan tugas dengan tetap menjaga elemen-elemen kebenaran. "Saya berpikir pun tidak untuk melanggar kebenaran. Kami juga punya harga diri," ujarnya dengan nada tegas saat rapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) dengan Komisi XI DPR kemarin.

Tidak dimungkiri, hubungan kurang harmonis antara Sri Mulyani dan DPR bisa dikatakan dimulai di komisi XI. Sebab, komisi yang membidangi sektor keuangan itulah yang pertama mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap bailout Bank Century. Hasil audit tersebut kemudian digunakan untuk membentuk Pansus Hak Angket Bank Century, yang berujung pada kesimpulan yang menempatkan Sri Mulyani sebagai pihak bersalah.

Sri Mulyani sebagai pribadi maupun Menkeu mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR yang telah memberinya ucapan selamat karena sudah dipilih Bank Dunia. Sri Mulyani juga secara elegan meminta maaf kepada DPR jika dianggap belum berhasil mereformasi institusi Kementerian Keuangan karena masih adanya pihak seperti Gayus Tambunan yang terlibat dalam kejahatan pajak. (owi/c11/iro)

Sumber: Jawa Pos, 11 Mei 2010
--------------
Sri Mulyani Menyindir Sikap Komisi XI DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperlihatkan sikap tegasnya berkaitan dengan sikap fraksi di DPR yang terus mempermasalahkan kedatangannya di Komisi XI DPR. Perdebatan yang mempermasalahkan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah yang resmi sebaiknya dihentikan.

”Saya hadir di sini (dalam rapat kerja Komisi XI DPR) secara resmi atas dasar undangan Komisi XI. Oleh karena itu, saya meminta Komisi XI membicarakan terlebih dahulu secara intens hal tersebut. Karena, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi terus dalam hubungan kelembagaan,” ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/5).

Pernyataan Sri Mulyani ini sempat menghentikan perdebatan saat Rapat Kerja Komisi XI DPR baru saja dimulai. Kedatangan Sri Mulyani dipermasalahkan pertama kali oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolphi Ofp.

”Mohon saya izin untuk menunggu kehadiran Menko Perekonomian (Hatta Rajasa) untuk melanjutkan pembahasan ini,” ujarnya sembari meninggalkan ruangan dan diikuti semua anggota Fraksi PDI-P di Komisi XI.

Semua anggota Fraksi PDI-P tetap meninggalkan ruangan meskipun Pemimpin Rapat Kerja Melchias Markus Mekeng yang menjelaskan bahwa Hatta Rajasa berhalangan hadir karena sedang dalam perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura pada 10-11 Mei 2010. ”Undangan disampaikan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Dan, Pak Hatta sudah menyampaikan surat balasannya,” ungkapnya.

Setelah rapat kerja dilanjutkan, Sri Mulyani yang per 1 Juni nanti menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia meminta jajaran Komisi XI DPR tidak menekan terlalu keras aparatnya di Ditjen Pajak. Tekanan yang terlalu keras akan mendorong aparat pajak kembali ke perilaku lamanya, yakni berburu di kebun binatang. Kiasan yang merujuk pada sistem penghimpunan penerimaan pajak dengan memelihara wajib-wajib pajak tertentu, dengan maksud agar penerimaan negara tetap terpelihara.

”Ditjen pajak jangan ditekan, jangan sampai terintimidasi karena mereka juga merupakan tulang punggung kita. Meski demikian, saya selalu keras ke dalam agar menjamin seluruh reformasi itu tetap jalan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, untuk pertama kali, Sri Mulyani memohon maaf atas perilaku anak buahnya yang melenceng dari asas yang ditetapkan, seperti yang telah dilakukan oleh Gayus HP Tambunan. ”Saya mohon maaf kalau ada insiden dari oknum kami yang menyebabkan citra tidak baik, dan bahkan dijadikan pertanda reformasi tidak berhasil. Saya tegaskan, reformasi birokrasi itu sudah berhasil. Reformasi birokrasi tidak dibuat untuk memuaskan satu pejabat seperti saya, tetapi ingin membuat Kementerian Keuangan kuat dan kredibel,” ucapnya.

Menkeu baru
Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat di Istana Wakil Presiden menyatakan, melihat model komunikasi yang intensif antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, keduanya diperkirakan juga saling berkomunikasi mengenai calon Menkeu pengganti Sri Mulyani. Pasalnya, keduanya diyakini mengetahui urgensi dari posisi Menkeu dalam pemerintahan.

”Soal pengganti Menkeu, itu hak prerogatif Presiden. Saya tahu persis model komunikasi yang intensif dan sangat erat di antara keduanya. Bisa diasumsikan, Presiden dan Wapres sama-sama mengetahui urgensi posisi Menkeu saat ini,” ujar Yopie.

Menurut Yopie, kedua pemimpin itu diperkirakan juga saling berkomunikasi dan saling bertukar nama. Namun, Yopie mengaku tidak mengetahui secara persis soal nama-nama yang didiskusikan itu.

Sementara itu, Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, menegaskan bahwa Presiden Yudhoyono telah memikirkan pengganti dirinya dengan matang dan hati-hati.

”Presiden tentunya memikirkan dengan sangat hati-hati dan matang semua aspek karena bagaimanapun peranan Menteri Keuangan itu penting. Kita tunggu saja beliau, kan sedang dalam proses menetapkan,” ujarnya.

Soal adanya pandangan bahwa kepindahannya ke Bank Dunia tidak menunjukkan keberpihakan pada Indonesia, Sri Mulyani hanya berujar, ”Saya nasionalis sejati.”(OSA/day/har/EVY/oin/ham)

Sumber: Kompas, 11 Mei 2010