Mereka kini bermarkas di Badan Liga Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid mempertanyakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada lembaganya. Nurdin menilai pemerintah tak memberikan fasilitas apa pun kepada PSSI. “Saya tak tahu fasilitas negara macam apa yang dimaksud,” kata Nurdin kepada Tempo di kantor Badan Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Dua hari yang lalu Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan pemerintah menarik semua aset PSSI. Itu karena pemerintah tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Nurdin. Salah satu aset itu adalah kantor PSSI di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Nurdin, pemerintah tak berkontribusi terhadap gedung yang ditempati PSSI. Kantor itu disewa sendiri oleh PSSI dan baru berakhir masa sewanya pada 31 Mei. “Dan kami diberi hak untuk memperpanjang,” katanya. Jika PSSI tak membayar sewa, dia melanjutkan, pengelola kantor akan mengenakan denda. Adapun denda itu dibayar sendiri oleh PSSI dan bukan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes juga mempertanyakan pengambilalihan kantor PSSI. Ia mengingatkan bahwa pemerintah selama ini hanya memberikan dana operasional Rp 134 juta setiap tahun yang diserahkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk penyelenggaraan pertandingan dan biaya lain, PSSI harus mencari sendiri. “Sisanya kami dapatkan dari sponsor, Badan Liga, bantuan FIFA (Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional), dan AFF (Federasi Sepak Bola Asia Tenggara),” katanya.

Urusan kantor PSSI, kata Nugraha, akan diurus tim pengacara mereka. Sementara ini Nurdin cs berkantor di kantor Badan Liga, Kuningan. “Di mana pun masih bisa kok berkantor,” ujar Nugraha sambil tersenyum.

Di kantor Menpora, kemarin, Andi kembali menegaskan bahwa kantor PSSI di GBK itu milik pemerintah sehingga mereka menarik fasilitas itu dari tangan Nurdin cs. “Gelora itu milik pemerintah, dan pemerintah sudah tidak bisa lagi memfasilitasi PSSI,” kata Andi. Namun ia tidak menjelaskan kapan tenggat buat Nurdin cs untuk keluar dari tempat itu.

Sedangkan ketika berada di Kantor Presiden, Andi mengungkapkan keputusan pemerintah menghentikan bantuan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PSSI sebesar Rp 25 miliar. "Itu disetop," ujarnya.

Andi masih menunggu keputusan FIFA tentang kebijakan pemerintah yang tidak mengakui lagi Nurdin cs setelah kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, 26 Maret lalu, berlangsung ricuh. Ia sudah mengirim surat soal sikap pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia (KONI/KOI) kepada FIFA di Zurich, Swiss. "Kita menunggu kabar,” ujar Andi.

Jika FIFA mendukung kongres di Pekanbaru yang tetap dijalankan oleh 78 dari 100 pemilik suara PSSI, Komite Pemilihan dan Komite Banding dari hasil kongres itu akan segera menggelar kongres buat memilih pengurus PSSI baru periode 2011-2015. Namun, bila FIFA berpandangan lain, kongres pemilihan dua komite tersebut akan diulang. RINA WIDIASTUTI | EKO ARI WIBOWO
 
Sumber: Koran Tempo, 1 April 2011