Hari Ini Resmi Dipecat Demokrat, • Tak Ada ’’Pembersihan’’ di Rakornas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti kuat bahwa Muhammad Nazaruddin ternyata adalah perancang atau yang memberi perintah pengumpulan dana suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

KPK menemukan bukti-bukti tersebut dari penggeledahan dokumen, termasuk softcopy dalam hard disk, serta keterangan para tersangka dan saksi-saksi.

“Hasil penggeledahan dokumen-dokumen, termasuk softcopy yang ada di hard disk, membuktikan dengan kuat ada perintah dari Nazaruddin untuk mengumpulkan dana itu,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin, Minggu (24/7).

Dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011 yang dibangun di Palembang dengan biaya Rp 191 miliar, KPK telah menahan tiga tersangka yakni Sekretaris Menpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang, dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.

Ketiganya tertangkap tangan di kantor Wafid pada 22 April lalu, dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dolar AS.

PT Anak Negeri diketahui merupakan milik Nazaruddin, sementara Duta Graha sebagai pemenang tender pembangunan wisma atlet.

Nazaruddin juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak 4 Juni lalu. Namun hingga kini dia belum tertangkap. Pria berusia 33 tahun itu keburu kabur ke Singapura pada 23 Mei, sehari sebelum KPK melakukan cekal terhadap dirinya.

Sejak itu, dia dilaporkan terus berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran Interpol, mulai dari Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Terakhir, Nazaruddin diketahui berada di Argentina.

Berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Nazaruddin menerima komisi 13% atau Rp 25 miliar dari proyek tersebut. Namun yang sudah diserahkan baru Rp 4,3 miliar.

Jasin juga menegaskan bahwa lewat bukti tersebut, terlihat jelas tidak ada deal khusus dalam pengusutan kasus wisma atlet. Semua dilakukan KPK secara profesional dan bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, Jasin —yang pernah disebut oleh Nazaruddin punya kesepakatan khusus dengan Anas Urbaningrum— menolak dikaitkan dengan ketua umum Partai Demokrat itu. Jasin mengaku tidak pernah berkenalan dengan Anas.

“Kenal orangnya juga tidak. Lagipula apa kepentingan saya, nyalon (sebagai pimpinan KPK) lagi juga enggak,” imbuhnya.

Apakah kasus ini akan terus berkembang? Jasin menjawab kemungkinan itu terbuka.

“Selama ada alat bukti, siapa pun, nggak kenal nama. Siapa pun asal ada alat bukti, bisa (tersangka),” terangnya. “Tapi untuk yang sekarang, buktinya cukup di Nazaruddin.”

Jasin juga mengungkapkan KPK akan memaksimalkan proses pelacakan terhadap Nazaruddin, yang sejauh ini telah tiga kali muncul dalam wawancara televisi.

“Kami akan memaksimalkan pelacakan,” tegas Jasin kepada Suara Merdeka.

Dia berharap, upaya pelacakan ini membuahkan hasil. Jasin enggan menjelaskan upaya pelacakan yang akan dilakukan. “Mudah-mudahan ketemu,” ujar Jasin.

Nazaruddin pernah dilacak di Singapura. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Bambang Irawan membenarkan bahwa Nazaruddin sempat terlacak pergi ke Vietnam, yakni pada 20 Juni.

Dipecat
Terpisah, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengungkapkan, Nazaruddin resmi dipecat dari keanggotaan partai mulai hari ini.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan AD/ART partai, ketika surat peringatan ketiga sudah dilayangkan, maka Nazaruddin secara otomatis sudah dipecat dari partai dan akan menyusul dari keanggotaannya di DPR.

“Secara administrasi, pemecatan selesai 25 Juli. Jadi, secara otomatis dicabut keanggotaan partai. Setelah itu menyusul di DPR,” ujar Saan usai penutupan Rakornas Partai Demokrat di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Selain Nazaruddin, juga akan “disingkirkan” nama-nama kader yang dianggap tidak sesuai dengan etika partai. Tapi untuk saat ini, Demokrat belum dapat menentukan siapa saja yang akan masuk daftar kader bermasalah.

“Dari Rakornas ini akan berkembang nama-nama itu, kemudian DPP memberi rekomendasi. Misalnya dalam kasus hukum, mana statusnya yang sudah jelas, yang sedang diproses dan sebagainya. Nama-nama itu kami berikan ke Dewan Kehormatan yang akan memproses dan memberikan sanksi mulai dari yang ringan sampai paling berat,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan (DK) Demokrat, Jero Wacik mengakui, pihaknya masih mendata nama-nama kader yang dinilai sesuai dengan kategori yang disebutkan Ketua DK Susilo Bambang Yudhoyono yakni tidak bersih, tidak santun, dan tidak beretika.

Namun dia membantah jika kader yang nanti masuk dalam daftar DK akan langsung dijatuhi sanksi.

“Sebagai langkah awal, nanti kita akan berikan training atau pelatihan tentang nilai-nilai yang terkandung di Demokrat. Jadi, tidak langsung ada sanksi,” tukasnya.

Kendati demikian, Jero Wacik menegaskan, bagi kader yang tersangkut kasus hukum tentu ada perlakuan berbeda. DK akan mempertimbangkan pemberian sanksi meskipun proses hukum yang bersangkutan masih berjalan.

“Yang pasti, tidak semua temuan DK terkait kader bermasalah akan dipublikasikan, karena ini masih menyangkut internal partai,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan mengejutkan dengan meninggalkan arena Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) partainya tanpa mengikuti dan memberikan pidato penutupan.

Yudhoyono meninggalkan arena Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7) sekitar pukul 17.00 setelah memberikan pembekalan secara tertutup kepada seluruh peserta Rakornas.

Selain Yudhoyono, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie juga tidak terlihat saat penutupan Rakornas.

Menurut Sekretaris Dewan Pembina DPP PD, Andi Mallarangeng, keputusan Yudhoyono meninggalkan arena Rakornas disebabkan oleh adanya keperluan penting yang mendadak.

“Selain itu, beliau kan juga sudah memberikan pembekalan pada seluruh kader,” ujarnya usai penutupan Rakornas, kemarin.

Anggota Dewan Pembina, Syarif Hasan menambahkan, ketidakhadiran Yudhoyono dan Marzuki Alie tidak perlu dibesar-besarkan, karena dalam pembukaan Rakornas kedua tokoh tersebut turut hadir.

“Kan wajar, pembukaan sudah ada ketua sekaligus presiden dan wakil ketua yang juga ketua DPR. Jadi kalau penutupan hanya oleh ketua umum ya tidak masalah. Kan menteri juga banyak yang hadir,” kilahnya.

Rakornas menghasilkan 10 kesepakatan yang disebut sepuluh komitmen Sentul.

Komitmen yang dibaca oleh Wakil Ketua Umum DPP PD, Jhonny Allen Marbun antara lain adalah PD harus meneguhkan jatidiri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis, dan memegang etika politik bersih, cerdas dan santun.

PD harus terus konsentrasi melakukan konsolidasi internal, harus terus melakukan koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kekurangan yang ada, dan bekerja keras membangun partai yang modern, kuat dan dicintai rakyat.

“Partai Demokrat harus memperkuat kaderisasi sebagai mata air sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan partai, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Selain itu, PD harus semakin mampu menjalankan komunikasi yang cerdas, dan menyambung dengan aspirasi rakyat. PD menegakkan disiplin kader dan sinergi kerja seluruh kader.  (J22,J13-43)
Sumber: Suara Merdeka, 25 Juli 2011