Sosiolog Tamrin Amal Tomagola menegaskan telah terjadi modus komunikasi yang berbeda antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Polri (Kapolri) Badrodin Haiti dalam pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Polri (Wakapolri). Dalam hal ini, Kapolri dan  Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) cenderung melecehkan arahan Presiden.

Jokowi dengan model komunikasi Jawa-Solonya banyak mengharapkan lawan bicaranya 'membaca' maksud tersirat dari tujuan yang disampaikan. Sedangkan Kapolri, Badrodin Haiti memiliki model komunikasi yang terbiasa menerima pesan secara jelas dan gamblang, melalui kebiasaannya dalam memberi perintah dan menerima perintah.

“Presiden harusnya bersikap tegas dan tidak memberikan perintah yang samar-samar,” tegas Tamrin kepada antikorupsi.org, Rabu (23/4/2015).

Sebelumnya, Tamrin menerangkan, dalam konsultasi yang dilakukan Wanjakti dengan Presiden,  Presiden berpesan secara implisit meminta agar Polri melakukan pembenahan dengan memilih Walapolri yang bersih dan beribawa. Pesan tersebut jelas, agar Kapolri tidak menunjuk Wakapolri dengan sosok yag memiliki masalah hukum, khususnya tidak tersangkut permasalahan korupsi.

"Ini kalau dari modus komunikasi orang Solo yang dipersepsikan publik sebagai orang yang bermasalah dan punya rekening gendut kenapa diusulkan lagi, harusnyakan tidak," ujarnya.

Menurut dia, Kapolri hanya melaksanakan kemauannya Wanjakti tanpa mengindahkan arahan Presiden sehingga akibatnya fatal. Dalam hal ini jelas, pembatalan BG sebagai Kapolri disebabkan penolakan publik yang cukup keras dan adanya permasalahan hukum (dugaan pidana korupsi)

"Seharusnya dua hal itu tetap berlaku dalam kasus pengajuan BG sebagai Wakapolri. Tapi kenapa Kapolri tidak bisa memahami pesan yang cukup jelas tersebut," ujar Tamrin.