PEMBERANTASAN korupsi menjadi salah satu dari lima agenda penting yang akan dijalankan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada periode lima tahun jabatan mereka ke depan. Tetapi di mata masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat justru adalah hal paling utama yang diinginkan untuk segera dipenuhi oleh SBY-Boediono.

Hal itu dikatakan Yudi Latif, Direktur Reform Institute saat memaparkan hasil Survei Nasional Aspirasi Masyarakat Pascapemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009, di Jakarta, Kamis (15/10).

Survei dilakukan 7-15 September 2009 melibatkan 2.520 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error 1,95 persen dan dilaksanakan pada 68 desa dan 58 kelurahan di 33 provinsi se-Indonesia menggunakan metode acak.

"Dalam survei yang kami lakukan itu, sebanyak 70,4 persen di antaranya menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan adalah yang paling sesuai dengan kehendak mereka dan harus menjadi prioritas bagi Pemerintahan SBY-Boediono dalam kurun 2009-2014 mendatang. Sedangkan 14,40 persen lainnya menjadikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas yang harus dijalankan pemerintahan mendatang," kata Yudi.

Harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan yang digantungkan kepada pemerintahan mendatang, kata Yudi, begitu tinggi tetapi tidak dibarengi dengan keinginan untuk menegakkan hukum. Dengan menjadikan peningkatan kesejahteraan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan mendatang, Yudi khawatir agenda besar pemberantasan korupsi akan masuk dalam kategori gawat.

"Karena beban kehidupan yang sudah sangat berat dirasakan masyarakat dan diminta solusinya kepada pemerintahan mendatang justru akan memberi peluang kepada birokrat untuk melebarkan tindakan korupsi yang sudah terjadi selama ini," ujarnya.

Terkait sosok yang tepat untuk menduduki posisi menteri pada kabinet SBY-Boediono, Yudi Latif menyatakan, 84,13 persen responden menyarankan agar diisi dengan orang yang ahli dan penempatannya sesuai dengan keahliannya. Sebanyak 7,82 persen lainnya menyatakan, mitra koalisi perlu mendapat jatah menteri sesuai dengan perolehan suaranya.

"Dalam survei ini muncul enam nama menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dinilai responden layak dipertahankan untuk pemerintahan berikutnya. Mereka adalah Sri Mulyani (Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan), Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara), Bambang Soedibyo (Menteri Pendidikan Nasional), Siti Fadillah Supari (Menteri Kesehatan), Adhyaksa Dault (Menteri Negara Pemuda dan Olahraga), dan Anton Apriyantono (Menteri Pertanian)," papar Yudi.       
Sementara itu, terkait program 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, sebanyak 39,96 persen dari 1.534 responden yang ditanya menyatakan, pengungkapan dan penangkapan jaringan teroris yang sebagian sudah dilumpuhkan, tetap harus menjadi agenda penting pemerintahan.[by : Anton Setiawan]

Sumber: Jurnal Nasional, 16 Oktober 2009