Secara prosedural, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara demokrasi karena mampu menyelenggarakan Pemilu secara rutin setiap 5 tahun sekali tanpa gejolak dan persoalan yang berarti. Bahkan banyak yang mengklaim Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia juga dipandang mampu menghadirkan stabilitas politik dan ekonomi sehingga bisa terhindar dari krisis ekonomi yang menimpa negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Di balik catatan positif tentang demokrasi di Indonesia, ternyata ada banyak sekali persoalan. Terselenggaranya tiga kali Pemilu demokratis pasca reformasi, muncul pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen baik di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah menjadikan demokrasi kita dipertanyakan, bahkan tidak sedikit yang menyebut demokrasi kita adalah demokrasi kriminal. Banyaknya Kepala Daerah yang yang dipenjarakan karena korupsi menjadikan demokrasi kita justru memfasilitas kepentingan elit untuk menjarah sumber daya publik, bukan menempatkan semua warga negara sama kedudukannya baik di bidang hukum, politik atau ekonomi. Dominasi kepentingan elit dalam demokrasi juga terbaca dalam berbagai kebijakan yang tidak mendukung penegakan HAM. Bahkan banyak kebijakan justru mememinggirkan HAM serta hak-hak kelompok minoritas lainnya. Dalam kebijakan lingkungan juga tampak bagaimana kepentingan modal justru mendapatkan fasilitas dan dukungan dari lembaga politik, sedangkan kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat justru terpinggirkan. Jika dahulu kepentingan modal dan kekuasaan difasilitasi oleh Soeharto melalui cara-cara yang melanggar hukum dan pemerintahan yang represif dan otoriter, ironisnya hal yang sama kini justru difasilitasi oleh para politisi melalui cara-cara yang demokratis dan legal.

Para politisi yang terpilih melalui Pemilu justru didominasi oleh mereka yang tidak memiliki komitmen dalam empat hal, yakni  pemberantasan korupsi, membela dan menegakkan hak asasi manusia, peduli pada persoalan lingkungan dan hak-hak perempuan. Parlemen baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal justru didominasi oleh mereka yang bukan hanya tidak mendukung, tetapi juga anti pada empat hal di atas. Demikian juga lembaga eksekutif di tingkat nasional dan lokal justru menjadi representasi kekuatan oligarkis yang mampu bangkit kembali dan beradaptasi dengan demokrasi.

Absennya keberpihakan DPR atas  persoalan utama masyarakat membuat DPR semakin jauh dari rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya dalam Pemilu dan setelah Pemilu usai, lembaga politik justru berjalan dengan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, kini kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik semakin rendah. Ditambah lagi dengan terbongkarnya berbagai kasus-kasus korupsi yang akhirnya membuat rakyat makin skeptis terhadap lembaga politik dan bahkan bisa kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi.

Situasi yang buruk ini harus diselamatkan, terutama agar kepercayaan publik terhadap lembaga politik tidak semakin terpuruk. Tujuan utama dari Bersih2014 adalah mengembalikan kepercayaan terhadap demokrasi dan politik. Lembaga politik hanya bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik bila mampu memberikan harapan dan mewujudkan semua janji-janji secara konsisten. Oleh karena itu, yang akan dilakukan oleh Bersih2014 adalah mengidentifikasi para kandidat yang bisa memberi harapan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik, khususnya parlemen, baik DPR maupun DPRD. Para kandidat yang memiliki prospek positif ini juga akan diikat melalui komitmen dan janji terbuka yang akan mengikat mereka selama menjadi anggota DPR/DPRD kelak. Dengan demikian, Bersih 2014 juga akan memastikan tali mandat antara politisi dengan pemilih akan tetap terjaga selama para kandidat nanti terpilih dan menduduki jabatannya.

Demokrasi dan sistem politik yang menopangnya hanya bisa diselamatkan melalui Pemilu yang bersih, bersih dari korupsi dalam pelaksanaannya. Juga bersih  para politisinya yang berkompetisi di dalam Pemilu. Oleh karena itu, Bersih2014 akan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menilai para politisi yang tercatat di dalam daftar calon anggota legislatif. Bersih2014 akan merekomendasikan para politisi bersih yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya.