Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengaku tidak terpengaruh, kendati Hamka Yandhu, bekas koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, kembali menegaskan bahwa dirinya menerima duit suap Bank Indonesia Rp 300 juta.

Tuntutan agar Malem Sambat Kaban dijadikan tersangka dan dicopot dari jabatan Menteri Kehutanan datang dari berbagai penjuru. Namun, M.S. Kaban tetap terlihat santai. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengaku tidak terpengaruh, kendati Hamka Yandhu, bekas koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, kembali menegaskan bahwa dirinya menerima duit suap Bank Indonesia Rp 300 juta. Berikut ini petikan wawancara Tempo dengannya kemarin.

Anda kembali disebut Hamka menerima suap dari Bank Indonesia sebesar Rp 300 juta….

Saya merasa heran kenapa berita ini menjadi begitu panjang, yang juga menimbulkan persepsi macam-macam. Padahal, dalam masalah aliran dana BI ini, saya tidak tahu-menahu. Saya tidak pernah sekali pun ikut dalam pertemuan revisi Undang-Undang BI. Saya juga tidak termasuk dalam tim atau panitia khusus revisi undang-undang bank sentral.

Apakah Anda pernah meminta klarifikasi soal ini ke Hamka?

Saat kasus ini pertama kali keluar di media massa, saya pernah bertemu dengan Hamka. Saat itu saya tanyakan apa ceritanya, kok ada dana sebesar itu saya tidak tahu. Hamka menjawab, ustad (panggilan Hamka ke Kaban) tenang saja, nama ustad tidak ada.

Ketika diperiksa KPK, apa yang Anda jelaskan?

Salah satunya soal aliran dana BI itu. Saya tegaskan saya tidak merasa pernah menerima uang itu. Saya telah menyampaikan semuanya. Harus diingat kesaksian saya itu tidak main-main karena di bawah sumpah.

Bagaimana pendapat Anda tentang Hamka?

Hamka dalam keadaan tertekan dan berusaha membagi risiko dengan semua orang. Hanya, saya pikir ini tidak tepat. Teman, sih, teman, tapi ini bisa fatal karena menyentuh nama baik dan harga diri seseorang.

Apakah ada terlintas untuk menggugat balik ke Hamka?

Mula-mula ada perasaan seperti itu. Tapi, setelah saya pikir lagi, Hamka dalam posisi seperti ini menjadi pesakitan, saya memaafkan saja.

Apakah Presiden atau Wakil Presiden pernah menanyakan soal ini?

Secara eksplisit tidak. Tapi Wakil Presiden dengan bahasa isyarat pernah menanyakan dalam bahasa yang umum, yang kemudian saya tangkap beliau menanyakan itu. Saya memberi jawaban dan mengatakan aman. Saya tidak tahu apa-apa dalam kasus ini.

Kini muncul banyak desakan agar Anda dicopot dari kabinet....

Desakan pencopotan jabatan itu tidak relevan dengan masalah yang ada saat ini. Itu soal hak prerogatif Presiden untuk mencopot menteri. Jadi bukan masalah salah atau tidak salah. Kalau Presiden tidak sesuai, bisa jadi dilakukan pencopotan.

Apakah Anda siap dicopot?

Jika Presiden menghendaki, saya siap dicopot.

SETRI YASRA | ISMI WAHID

Sumber: Koran Tempo, 1 Agustus 2008