Pembengkakan biaya renovasi rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga terjadi karena praktik mafia proyek di lingkungan DPR. Mafia ini melibatkan anggota DPR, Sekretariat Jenderal DPR, hingga rekanan anggota DPR.

”Jika pimpinan DPR ingin membersihkan DPR dan mencegah adanya pemborosan anggaran di lembaganya, mereka harus mulai dengan membereskan mafia proyek di DPR,” kata Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Rabu (20/10) di Jakarta.

Pemerintah menyediakan anggaran Rp 445 miliar untuk merenovasi 495 rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan ukuran rumah dinas rata-rata 225 meter persegi, biaya renovasi mencapai Rp 4 juta untuk setiap meter persegi. Padahal, biaya membangun rumah di Jakarta hanya sekitar Rp 3 juta setiap meter persegi.

Penyelesaian renovasi rumah dinas juga molor dari rencana semula pada September menjadi Desember 2010. Akibatnya, pemerintah harus tetap menyediakan anggaran Rp 12,5 juta setiap bulan untuk mengontrak rumah bagi setiap anggota DPR setidaknya sampai Desember mendatang.

Menurut Sebastian, berbagai kejanggalan dalam renovasi rumah dinas hanya salah satu kasus. ”Mafia proyek membuat masalah, seperti penggelembungan harga dan proyek yang tidak transparan, hampir selalu menyertai pelaksanaan proyek di DPR,” tutur Sebastian.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menambahkan, keberadaan rumah dinas bagi anggota DPR memang berpotensi menimbulkan korupsi. Hal itu karena di dalamnya ada faktor seperti renovasi, pemeliharaan, hingga pengadaan mebel. (NWO)
Sumber: Kompas, 21 oktober 2010