Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) terus membaik. Dia menyatakan senang karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP 2009 disertai opini wajar dengan pengecualian (WDP). Presiden berharap LKPP berikutnya bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Saya happy karena ada peningkatan. Meski, saya belum puas benar," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (3/6).

Presiden kemarin menerima hasil audit atas LKPP 2009 dari para pimpinan BPK. Opini WDP dari BPK itu merupakan yang pertama sejak LKPP dibuat pada 2004. Sebelumnya, selama lima tahun berturut-turut, LKPP mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat).

SBY juga menginstruksi semua jajaran pemerintah pusat untuk menjaga tingkat pertanggungjawaban, terutama yang sudah berstatus WTP. Jajaran yang masih berstatus disclaimer diminta bekerja keras untuk memperbaiki diri.

Presiden juga meminta para menteri berkonsultasi dengan BPK. Konsultasi itu diperlukan agar ada kesamaan pandangan antara pemerintah dan BPK.

"Saya sampaikan kepada pimpinan BPK tadi (kemarin, Red), kita perlu ukuran yang pasti. Harus pasti. Sebab, kalau tidak pasti, meskipun sudah berusaha melakukan perbaikan, hasilnya tidak klop dengan apa yang dianut BPK. Lakukan konsultasi sedekatnya," ucap dia.

SBY juga menyebut beberapa permasalahan pelaporan keuangan yang sulit dibenahi. Misalnya, dokumen pendukung aset-aset eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang belum bisa ditelusuri. SBY mengatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk melengkapi dokumen tersebut sejak krisis 1998 memang panjang. (sof/c11/ari)
Sumber: Jawa Pos, 4 Juni 2010