Pertemuan Susno-Anggoro Tidak Langgar Kode Etik

Empat penyidik Mabes Polri kemarin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bertugas menyi­ta 36 item dokumen untuk melengkapi pemberkasan kasus dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Agar tugasnya lancar, penyidik membekali diri dengan surat izin dari pengadilan.

Penyitaan itu sempat diwarnai perdebatan antara tim pengacara KPK dengan penyidik. Sebab, penyitaan yang dilakukan penyidik ternyata tak hanya meliputi 36 item bukti surat terkait penyalahgunaan kewenangan Bibit dan Chandra. Rupanya, pencarian berkas tersebut berkembang, sehingga yang disita lebih dari 36 jenis dokumen.

Taufik Basari, pengacara Chandra dan Bibit, yang ikut mengawasi penyitaan itu mengatakan, penyidik menyita beberapa barang. Di antaranya, alat perekam yang dibawa Antasari saat bertemu bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, di Singapura pada 10 Oktober 2008. Dalam per­temuan itu, Anggoro mengaku telah menyerahkan uang kepada oknum pimpinan KPK.

Barang lain adalah buku tamu KPK periode 2008. Namun, lanjut Taufik, penyidik juga menyita beberapa dokumen berbentuk fotokopi yang belum resmi menjadi barang bukti. Dokumen-dokumen tersebut antara lain surat perintah penyidikan kasus duga­an korupsi SKRT Dephut, berkas peng­geledahan kantor Masaro, dan be­rita acara pemeriksaan (BAP) Yusuf Erwin Faishal.

Di tempat terpisah, dua pimpin­an KPK nonaktif, Bibit dan Chan­dra, melaksanakan wajib lapor ke Bareskrim Mabes Polri. Kedua ter­sangka kasus penyalahgunaan wewenang ini tiba di Bareskrim Mabes Polri pukul 12.15 WIB. Tanpa mengeluarkan pernyataan, Chan­dra dan Bibit sege­ra masuk gedung.

Setengah jam kemudian, Chan­dra-Bibit keluar. Ketika ditanyai perihal konfrontasi dengan Ari Muladi, salah seorang tersangka yang ditangguhkan penahanannya, Chandra mengaku tidak tahu. "Jangan tanya saya, tanya ke penyidik," katanya.

Di bagian lain, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memastikan penyidikan terhadap Ari Mu­ladi tetap berjalan meski penahanan yang bersangkutan ditangguhkan. Ari Muladi adalah ter­sang­­ka sekaligus saksi bagi Chan­dra dan Bibit. Polisi menggunakan kesaksian Ari untuk menjerat Bibit dan Chandra. Belakangan, Ari mencabut keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan).

"Bukan berarti perkara ini berhenti, tidak. Ini jalan terus," kata Kapolri di Wisma Bhayangkari Mabes Polri kemarin. Ari keluar dari tahanan pada Jumat lalu (16/10). "Kejaksaan sampai H-4 masih memberikan petunjuk P-19, sehingga harus kita tangguhkan daripada dia bebas demi hukum," katanya.

Menurut Bambang, penangguh­an penahanan Ari mengacu pada UU No 8/1981 tentang pelimpah­an berkas perkara kepada kejaksa­an. Meski penahanan Ari Muladi ditangguhkan, kasusnya tetap diproses. Hal yang sama berlaku bagi Bibit dan Chandra. Meski tak ditahan, kasusnya tetap jalan.

Soal pertemuan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dengan Anggoro, buron KPK, yang dikritik banyak kalangan sebagai pelanggaran kode etik, dibantah Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol Ariyanto Sutadi. "Dia bukan tersangka kita. Kan waktu itu dia tersangka KPK," katanya.

Ariyanto membantah pertemuan Kabareskrim dengan Anggoro pa­da 10 Juli itu sebagai sebuah pe­lang­garan meski pada 7 Juli KPK resmi menyatakan Ang­goro buron. "Nggak ada pe­lang­garan," tegasnya.

Sementara itu, desakan sejumlah pihak kepada KPK untuk menin­dak­lanjuti bukti dugaan rekayasa kasus penyalahgunaan kewenangan yang menyeret Bibit dan Chandra mulai ada titik terang. Lembaga antikorupsi itu menyatakan akan menyikapi hal tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan, secara detail KPK belum mendengar informasi itu. Namun, apabila bukti tersebut ada di pihak pimpinan, tentu hal itu akan disikapi. Sebelumnya, sum­ber di internal KPK menye­butkan bukti rekayasa kasus tersebut di tangan Plt pimpinan KPK pilihan presiden, Tumpak Hato­rangan Panggabean.

Namun, hingga sekarang pimpinan KPK belum menunjukkan ko­mitmen apa pun terhadap kasus kriminalisasi tersebut. Sampai saat ini inisiatif pimpinan KPK pilihan presiden itu juga be­lum tampak. (git/rdl/oki)

Sumber: Jawa Pos, 20 Oktober 2009