Layanan Publik Tangerang Selatan Dinilai Buruk

Penanganan sampah dinilai paling buruk.

Penduduk Tangerang Selatan menilai pelayanan pemerintahan kota yang berdiri tiga tahun lalu itu sangat buruk. "Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan sejumlah pembenahan mendasar di berbagai sektor pelayanan publik," kata Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendar kemarin.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Truth pada 14-15 Mei lalu terhadap 260 responden di tujuh kecamatan di Tangerang Selatan. Responden dimintai tanggapannya soal sembilan layanan publik, seperti penanganan sampah, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga sistem transportasi dan tata ruang kota.

Dari sembilan jenis layanan publik tersebut, 195 orang atau 75 persen responden menyatakan penanganan sampah di Tangerang Selatan buruk. Penanganan sampah menempati posisi pertama layanan terburuk. "Sampah masih menumpuk di sekitar tempat tinggal, jalan, dan pasar," kata Suhendar.

Posisi buruk berikutnya ditempati kualitas infrastruktur jalan, manajemen transportasi dan tata ruang, pendidikan, serta administrasi kependudukan.

Banyak responden mengeluh tidak transparannya layanan pembuatan kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, dan perizinan.

Menurut Suhendar, prosedurnya tak jelas. Masyarakat, kata dia, sangat kecewa karena tak ada standar waktu dan biaya yang pasti. "Agar layanan lancar, semuanya harus dilakukan dengan uang pelicin atau koneksi," ujarnya.

Kinerja aparatur pemerintahan pascapemekaran dinilai tidak lebih baik ketimbang sebelum pemisahan wilayah (pemekaran) itu dari Kabupaten Tangerang. Hanya 17,30 persen atau sekitar 44 orang yang menjawab menjadi lebih baik. Sisanya, 23,07 persen, menyatakan kinerja aparatur semakin buruk dan 59,61 persen menyatakan biasa saja.

Yang paling banyak dikeluhkan responden dari kinerja aparatur adalah sikap mereka yang tidak simpatik. Kinerja dinilai lambat, bertele-tele, dan tidak menguasai masalah. "Serta tingginya pungutan liar, terutama untuk urusan administrasi kependudukan dan perizinan lainnya," kata Suhendar.

Dia mengatakan, responden menyatakan layanan publik yang harus segera ditangani adalah persoalan sampah, disusul pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta transportasi. Sebanyak 80,76 persen responden ingin agar pemerintah menyelesaikan lima masalah itu dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan wakilnya, Benyamin Davnie.

Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Tangerang Selatan Nur Slamet menampik tudingan bahwa selama ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan tak berupaya melayani masyarakat, khususnya masalah sampah. Buktinya, kata Nur, sampah tidak berceceran di jalan dan sudah dikumpulkan. "Hanya kami belum bisa secara optimal menanganinya karena keterbatasan kami," ujarnya.

Menurut Nur, selama tiga tahun Tangerang Selatan berdiri, pemerintah berupaya memberikan pelayanan ke masyarakat meski dengan sarana dan prasarana terbatas. Nur berjanji dalam waktu yang tak lama lagi masalah sampah akan diatasi.

Pemerintah, Nur melanjutkan, sudah menyiapkan langkah-langkah strategis, seperti menambah jumlah armada pengangkut sampah secara bertahap serta mengoperasikan tempat pembuangan sampah Cipeucang dan tempat-tempat pembuangan di setiap rukun warga. "Bahkan dalam lima tahun ini kami akan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menangani sampah."

Adapun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Tangerang Selatan Dendy Priandana memaklumi ketidakpuasan masyarakat terhadap infrastruktur Tangerang Selatan selama ini. "Karena masyarakat sudah capek. Jalan di Tangerang Selatan banyak yang rusak sejak masih menjadi wilayah Kabupaten Tangerang," kata dia.

Menurut Dendy, sebagai kota baru, Tangerang Selatan butuh waktu dan proses untuk berbenah. Mulai tahun ini anggaran untuk infrastruktur ditingkatkan hingga Rp 120 miliar. Sedangkan anggaran tahun sebelumnya hanya Rp 13 miliar.

Ia meminta masyarakat bersabar karena proses perbaikan infrastruktur sedang dikerjakan. "Mulai tahun ini sudah akan terasa perubahan yang signifikan." JONIANSYAH | ENDRI K
 
Sumber: Koran Tempo, 26 Mei 2011

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan