Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendorong laju reformasi birokrasi. Yang paling baru, KPK meminta presiden menyusun langkah taktis agar reformasi birokrasi lebih optimal. Mereka juga siap memberi masukan.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, percepatan reformasi birokrasi itu telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pertemuan Rabu (20/5). ''Kami sudah sampaikan bahwa salah satu faktor penyebab indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak naik adalah layanan publik yang belum membaik,'' jelasnya kemarin (24/5).

Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya mempercepat perbaikan layanan. Sayang, reformasi hanya dilaksanakan di tataran pejabat eselon satu. ''Ini tentu tak optimal,'' ujarnya. Padahal, selama ini Indonesia punya banyak acuan untuk pelaksanaan proses reformasi birokrasi.

Dalam pembicaraan itu, kata Haryono, presiden mengapresiasi permintaan KPK. SBY menjanjikan segera menyusun langkah-langkah untuk percepatan reformasi birokrasi. ''Terpikir juga oleh beliau untuk memberikan tugas percepatan itu kepada kementerian khusus,'' tuturnya. Selama ini, tanggung jawab reformasi birokrasi ditangani menteri pendayagunaan aparatur negara (PAN).

KPK, lanjut Haryono, menyanggupi bila diminta presiden membicarakan langkah-langkah itu. ''Kami siap saja bila ditanya strateginya,'' tuturnya. (git/dwi)

Sumber: Jawa Pos, 25 Mei 2009