Komisi IV DPR RI akan melakukan audit investigasi untuk mengusut pengadaan beras keluarga miskin (raskin) oleh Perum Bulog. Audit juga bertujuan mengungkap “kartel” perberasan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menjelaskan, audit investigasi raskin diperlukan untuk mengetahui penggunaan dana pengadaan beras sebesar Rp 18 triliun dari APBN 2011. “Pengusutan mulai kualitas raskin, harga, serta asal beras impor. Ada hal yang tidak wajar,” papar Firman, kemarin.

Soal kebijakan impor, menurutnya, terjadi tumpang tindih. Sejumlah daerah seperti Jateng, Jatim, Jabar, dan Sulawesi jelas-jelas surplus, bahkan Sulawesi Barat mampu ekspor ke Korsel, tetap saja menerima aliran beras impor. Perum Bulog melakukan impor beras sebanyak satu juta ton lebih.

“Ini yang perlu diinvestigasi, ada sesuatu yang perlu diaudit,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Firman menyatakan keheranannya karena di tengah pernyataan surplus beras justru muncul kebijakan impor. Dalih klasiknya, Bulog butuh cadangan untuk stabilisasi.

“Menjadi pertanyaan untuk Bulog, selama ini apa kerjanya kalau untuk stabilitasi beras masih harus impor,” katanya.

Menurutnya, kinerja Bulog layak dipertanyakan karena selama ini pengadaan beras hanya mencapai sekitar 40 persen dari prognosa.(di-43)
Sumber: Suara Merdeka, 18 Agustus 2011